RSS

Perkembangan Subjek Hukum Internasional

19 Apr

Negara dalam Konteks Transformasi Masyarakat Internasional

Setelah mempelajari unsur-unsur konstitutif yang diperlukan bagi pembentukan suatu negara dan berbagai bentuk negara, marilah sekarang diteliti perkembangan yang terjadi dalam kehidupan negara dan kaitannya dalam hukum internasional. Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, masyarakat internasional telah mengalami perubahan yang mendalam. Transformasi tersebut terjadi dalam dua bentuk yaitu bersifat horisontal dan vertikal.

Yang dimaksud dengan transformasi horisontal ialah menjamurnya aktor-aktor baru sehingga komposisi masyarakat internasional sekarang tidak lagi bersifat homogen seperti di masa lalu. Sedangkan transformasi vertikal karena tampilnya bidang-bidang baru yang beraneka ragam dengan jumlah yang banyak sehingga telah memperluas ruang lingkup hukum internasional itu sendiri. Gabungan dari kedua fenomena telah menyebabkan pengertian terhadap hukum internasional dan peranannya menjadi lebih kompleks.

Fenomena yang sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat internasional dalam bagian kedua abad ke-20, sebagaimana kita saksikan adalah poliferasi negara-negara dengan jumlah sekitar 50 pada akhir Perang Dunia yang lalu menjadi 190 di akhir abad ke-20 yang berarti penambahan hampir empat kali lipat. Pertumbuhan yang sangat cepat tersebut terutama disebabkan derasnya arus dekolonisasi yag telah menghantam banyak daerah jajaha menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Poliferasi negara ini pada waktu yang sama juga ditandai dengan integritas politik, ekonomi dan teknologi di samping terjadinya pula fragmentasi politik di beberapa kawasan dunia.

Memang benar negara-negara dewasa ini masih tetap bertandaskan unsur-unsur konstitutif tradisional yaitu wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan. Tetapi dibalik analisa formal ini, kedaulatan nasional kelihatannya makin kabur sebagai dampak globalisasi terutama dari aspek ekonominya.[1] Perkembangan pesat dan teratur perdagangan internasional, meningkatnya ketergantungan perekonomian nasional terhadappertukaran internasional disamping peningkatan yang tinggi investasi swasta internasinal telah memperkuat integrasi ekonomi dan menyebabkan saling ketergantungan negara menjadi lebih nyata pula.

Sekarang negara-negara tidak lagi mungkin mengambil keputusan dan menentukan sendiri kebijakan-kebijakan ekonominya dengan penuh kebebasan. Erosi kedaulatan ekonomi ini tentu akhirnya tidak akan terbatas pada sektor itu saja, tetapi juga telah menggerogoti kemerdekaan dan kedaulatan politik suatu negara.

Disamping itu negara-negara kecil di benua afrika yang lahir sebagai hasil dekolonisasi menunjukkan landasan yang cukup goyah. Wilayah dan batas-batas negara tidak ditentukan secara jelas sehingga sering menjadi sumber pertikaian. Penduduk setempat kurang mempunyai rasa kesatuan nasional yang kuat karena batas wilayah mereka ditentukan emuanya oleh kaum penjajah tanpa memperhatikan realita kemanusiaan yangbada. Berapa banyaknya suku dan penduduk setempat yang bertebaran di berbagai negara tetangga yang berakibat lemahnya kesatuan nasional masing-masing negara. Oleh karena itu sering terjadi perang suku atau agama yang menyebabkan negara-negara tersebut menjadi lemah dan tidak stabil serta sekaligus menjadi sumber permanen ketegangan regional. Tahun 1960-an merupakan periode lahirnya negara-negara Afrika sub-Sahara. Sampai akhir tahun 1999 sudah terjadi 66 kali kudeta sebagai manifestasi lemahnya sendi-sendi kehidupan nasional di kawasan tersebut,

Selanjutnya sistem politik yang dipraktekkan oleh sekitar 190 negara di dunia sering tidak mempunyai filosofi dan konsep yang sama dan kadang-kadang sangat bertentangan satu sama lain. Di masa lalu dunia hanya mengenal rejim konservatif dan moderat, sedangkan sekarang ada negara-negara yang mempraktekkan politik secara radikal atau revolusioner dan dengan segala cara berupaya untuk mengembangkan politik tersebut ke negara-negara lain. Upaya perluasan konsep-konsep radikal tersebut tentunya merupakan sumber ketegangan dan destabilisasi sistem yang ada. Dengan kata lain, ideologi telah memasuki panggung internasional yang telah mengakibatkan terjadinya sengketa dan mempersulit kerjasama secara damai. Sengketa ideologi timur-barat semasa perng dingin yang telah meracuni kehidupan dunia selama hampir setengah abad merupakan contoh nyata resiko dilibatkannya ideologi dalam pergaulan antar bangsa.

Di bidang ekonomi, jurang pemisah yang luas terus melebar antara negara-negara maju dengan negara berkembang tentunya akan berdampak pada pergaulan antar bangsa. Selain ini antara negara-negara berkembang itu sendiri ada yang lebih maju yaitu negara-negara industri baru dan yang paling terbelakang. Perbedaan ini telah menyebabkan terjadinya pertentangan ekonomi yang telah mengguncangkan dunia semenjak bebrapa dekade terakhir ini. Oleh sebab itu, salah satu perdebatan sentral dunia dewasa ini adalah mengenai redistribusi kekayaan pada tingkat dunia melalui Suatu Tatanan Ekonomi Dunia Baru. Jadi yang dipermasalahkan sekarang adalah hukum ekonoi internasional klasik untuk dirubah menjadi sistem yang lebih adil dan merata.[2]

Keanekaragaman negara di dunia dewasa ini mempunyai dua akibat mendasar terhadap perkembangan hukum internasional. Pertama, akan sulit bagi  hukum internasional untuk tetap atau menjadi universal karena kurangnya kepentingan bersama negara-negara dan sukarnya dicapai kompromi sesama mereka. Dalam keadaan ini tidaklah mengherankan bila hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat penting dari segi regional dimana solidaritas lebih mudah dapat dicapai karena berada di kawasan yang sama dengan kepentingan yang hampir sama pula.

Kedua, negara berkembang akan selalu mengupayakan hukum internasional yang membawa pembaruan, mengurangi ketidakadilan, ketidakbersamaan dan yang mengenakan kewajiban yang sepadan dengan negara-negara kaya. Konsepsi baru hukum internasional yang tidak uniform ini dan yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan negara-negara yang telah memberikan hasil-hasil yang nyata seperti yang terjadi dengan konvensi hukum laut 1982 telah memberikan perhatian khusus terhadap hak dan peranan negara-negara berkembang.

Akhirnya perlu diwaspadai bahwa walaupun negara (nation state) masih tetap merupakan subjek utama hukum internasional, namun peranannya dalam pergaulan antarbangsa semenjak dua dekade ini masih ditantang oleh aneka ragam aktor-aktor non negara (non state actors) seperti organisasi-organisasi internasional, organisasi-orgnisasi non pemerintah, perusahaan-perusahaan multinasional dan bahkan individu-individu.[3]

Organisasi-organisasi Intenasional

Organisasi Internasional atau organiasai antar pemerintah merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negaralah sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi-organisasi internasional. Walaupun organisasi-organisasi ini baru lahir pada abad ke-19, akan tetapi perkembangannya sangat cepat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Fenomena ini berkembang bukan saja pada tingkat universal tetapi juga pada tingkat regional.

Disamping Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan organisasi induk, terdapat 15 Badan-badan khusus (Specialized agencies) yaitu organisasi-organisasi yang bersifat tekhnis yag keanggotaan bersifat universal beserta 7 Badan-badan terkait lainnya.[4] di samping organisasi-organisasi internasional dalam kerangka PBB, berkembang pula organisasi-organisasi universal diluar kerangka Organisasi Dunia tersebut yang bersamaan pula dengan pesatnya pertumbuhan organisasi-organisasi regional.

Sekarang terdapat lebih dari 350 organisasi internasional baik yang bersifat universal, antar kontinen maupun organisasi tingkat regional.[5] Bila dilihat dari jumlahnya, organisasi internasional ini lebih banyak dari negara dan kegiatannya praktis menyangkut segala macam aspek masalah-masalah lingkungan, hak asasi dan berbagai kerja sama teknik.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan cepat organisasi-organisasi antar pemerintah sebagai berikut:

  1. Meningkatnya kesadaran pemimpin negara bahwa mengembangkan pengertian melalui kerjasama antar negara merupakan hal yang mutlak guna menghindarkan kembali terjadinya perang dunia yang telah membawa begitu banyak korban harta dan manusia. Mereka menyadari bahwa masalah-masalah internasional dapat merupakan potensi yang destruktif bagi keamanan dunia dan karena itu peningkatan kerjasama merupaka keharusan untuk kelangsungan hidup umat manusia
  2. Pertumbuhan yang sangat cepat organisasi-organisasi internasional juga sebagai akibat kemajuan komunikasi dan transportai yang sangat cepat. Mengingat sudah pendeknya jarak dari suatu tempat ke tempat yang lain sebagai akibat dari kecanggihan sistem transportasi dan komunikasi telah mendorong negara-negara untuk meningkatkan kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang merupakan kepentingan bersama melalui berbagai lembaga internasional.
  3. Penyelesaian masalah-masalah humaniter juga merupakan dorongan bagi pembentukan organisasi internasional. Kemiskinan, keterbelakngan, kelaparan  dan penyekit telah lama merongrong banyak penduduk di dunia terutama di negara-negara miskin. Masalah-masalah ini bersifat global dan dapat mengancam perdamaian dunia. Oleh karena sifatnya yang global dan oleh sebab itu dirasakan juga perlu untuk membentuk organisasi-organisasi internasional yang khususnya menangani masslah-masalah tersebut.

Organisasi-organisasi internasional yang didirikan untuk mengelola international public services ini baik bersifat regional maupun universal mempunyai arti penting dari segi hukum internasional. Dengan memiliki personalitas yuridik tersendiri, bebas dari personalitas negara-negara yang mendirikannya, organisasi-organisasi internasional ini telah menjadi sumber otonomi hukum internasional.

Organisasi-organisasi Non-Pemerintah

Organisasi-organisasi non pemerintah atau Non Government Organizations (NGO’s) adalah suatu lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta yang menghimpun orang-orang swasta atau publik, fisik dan moral dari berbagai kewarganegaraan.[6] Selain itu, organisasi non pemerintah ini sama sekali tidak mempunyai tujuan lukratif. Sasaran utamanya adalah mencoba untuk melunakkan, mempengaruhi ataupun mengubah kebijakan-kebijakan subjek hukum internasional melalui suatu kegiatan yang jangkauannya dapat meluas ke banyak negara.

Ruang lingkup kegiatan NGO’s ini sangat luas dan beraneka ragam:

  • Bidang humaniter seperti ICRC, Amnesty Intenational, ataupun dewan-dewan gereja;
  • Bidang politik seperti Federasi Sosialis, Komunis, Liberal dan lain-lain;
  • Biang ilmu pengetahuan seperti Institute of International Law Association, gerakan pugwash yang memainkan peranan dalam definisi doktrin strategis amerika serikat pada permulaan tahun 1960-an;
  • Bidang ekonomi dan sosial seperti federasi-federasi buruh dan asosiasi profesional;
  • Bidang olahraga seperti Komite Olimpiade Internasional;
  • Bidang ekologi seperti Greenpeace.

Keanekaragaman NGO’s ini sangat mengesankan, demikian juga mengenai dimensi, organisasi intern dan pengaruhnya terhadap hubungan internasional. Di antara organisasi non pemerintah ini ada yang mempunyai jutaan anggota seperti federasi buruh-buruh. Disamping itu juga terdapat NGOs yang mempunyai kebebasan total dan melakukan perundingan langsung dengan pemerintah dan NGOs yang berperan sebagai international public services. ICRC yang mempunyai kedua ciri di atas misalnya mendapat kepercayaan dari Dewan Keamanan PBB dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan humaniter sehubungan dengan embargo yang dikenakan kepada Irak (res. 666, DK PBB, 1990) atau dalam pengumpulan informasi mengenai pelanggaran hukum humaniter di negara bekas Yugoslavia (res. 771, 992).

Sekarang ini terdapat sekitar 15.000 organisasi non pemerintah yang mencakup segala macam kegiatan. Perlu dicatat peranan penting NGOs dalam pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang. Sebagai contoh pada tahun 1989, NGOs telah dapat mengumpulkan dana sebanyak 15% dari keseluruhan bantuan publik ke negara-negara berkembang atau sekitar $ 6 milyar nilai pada waktu itu.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, sejumlah NGOs mendapatkan status resmi  parsial dengan memperoleh status konsultatif pada badan-badan tertentu seperti pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (pasal 71 piagam). Kerjasama serupa juga tertera dalam konstitusi beberapa badan khusus seperti ILO, UNESCO, ITU dan organisasi-organisasi regional seperti Uni Eropa, ASEAN, dll.

Diantara NGOs ada yang mempunyai wewenang normatif internasional dengan merumuskan hukum profesional internasional seperti yang dibuat oleh IATA, Palang Merah atau federasi-federasi olahraga. NGOs yang disebut ini dalam kenyataannya baik secara langsung atau tidak dapat iktu merumuskan norma-norma hukum internasional.

Dapatlah dikatakan bahwa NGOs ini lebih banyak berperan sebagai kekuatan transnasional atau international pressure group dan bukan merupakan subjek hukum internasional. NGOs ini pada umumnya mempunyai kantor pusat dan mengadakan kegiatan di Amerika Serikat dan Eropa dan masih sedikit di negara berkembang. Sehingga tidaklah disangsikan bahwa NGOs ini, terutama yag secara yuridik berbentuk himpunan, tunduk pada hukum nasional dan tidak secara langsung diatur oleh hukum internasional. Namun, sebagai aktor-aktor penting dalam masyarakat internasional, NGOs juga telah iktu berperan dalam membantu perkembangan hukum internasional.

Perusahaan-perusahaan Multinasional

Semenjak bebarapa dekade ini, masyarakat internasional memberikan perhatian khusus terhadap peranan perusahaan-perusahaan multinasional atau Multinational Corporations (MNCs) yang memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah banyak negara. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan transnasional dan multinasional ini bisa menjadi fokus kontroversi karena kekuatan ekonominya atau kadang-kadang kekuatan politiknya,mobilitas dan kompleksitas kegiatan usahanya serta kesukaran-kesukaran yang ditimbulkannya pada negara setempat atau negara asalnya berusaha untuk menjalankan kekuasaan hukum atas perusahaan-perusahaan tersebut.[7]

Perlu digarisbawahi perusahaan-perusahaan tersebut berstatus swasta dan merupakan kesatuan non pemerintah dan tidak berstatus international legal person. Perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya tidak mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sesuai hukum internasional. Namun, dalam hal-hal tertentu perusahaan-perusahaan tersebut dapat membuat suatu perjanjian dan persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip-prinsip hukum internasional atauprinsip-prinsip umum hukum  untuk transaksi mereka dan bukan diatur oleh suatu hukum nasional negara. Hal ini sering disebut dengan internasionalized contracts.

MNCs mempunyai kedudukan penting bukan saja karena besarnya, tetapi juga karena keberadaannya diseluruh dunia. Hampir tidak ada negara di dunia yang merupakan tuan rumah dari MNCs atau cabang-cabangnya. Dalam bebrapa hal MNCs diizinkan mempunyai pengawasan penuh atas unit-unit subsidernya di negara tuan rumah; tetapi di lain hal, negara tuan rumah, dapat pula melakukan semacam pengawasan melalui kegiatan ekonomi setempat.

Adalah suatu kenyataan bahwa MNCs telah memasuki hampir seluruh negara di dunia. Diperkirakan tidak kurang dari 50.000 MNCs milik swasta dengan 450.000 anak perusahaan di seluruh dunia.[8] Dengan nilai perdagangan US$ 9,5 trilyun. Banyak dari peusahaan ini yang sangat besar seperti General Motors, Ford, Exxon, Royal Dutch/Shell Group, IBM, Toyota, General Electric, Daimler-Benz, Siemens, E.I.Dupont, de Nemours dan lain-lain.

Dari segi ekonomi, MNCs dapat membangun atau menghancurkan ekonomi setempat atau perekonomian negara-negara kecil. MNCs dapat menyediakan dana investasi, menciptakan lapangan kerja, menyediakan teknologi canggih, pendidikan dan latihan. Disamping itu, mengingat dampak MNCs terhadap kehidupan ekonomi suatu negara maka telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tindak-tanduk MNCs serta merumuskan hak-hak dan kewajiban baik negara asal maupun negara tuan rumah sehubungan dengan kegiatan-kegiatan MNCs tersebut.

Sehubungan itu telah disiapkan draft Code of Conduct for Transnational Corporation yang sekarang ini masih dalam pembahasan oleh PBB dan Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investmen yang diterbitkan oleh World Bank Group di tahun 1992. walaupun dalam waktu dekat belum mungkin membuat semacam hukum perusahaan internasional, tetapi upaya-upaya untuk merumuskan code dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang mengikat tampaknya akan tetap diteruskan.

Individu-individu

Kedudukan individu-individu dalam orde yuridik internasional telah menyebabkan terjadinya perdebatan doktrinalyang cukup hangat. Ada yang menyatakan seperti Prof. Georges Scelle,[9] bahwa masyarakat internasional pada hakikatnya adalah masyarakat individu yang diatur secara langsung oleh hukum internasional, bertentangan dengan anggapan bahwa individu tidak mempunyai tempat dalam orde yuridik internasional. Sehingga untuk mengetahui mana yang benar natara kedua pandangan ini tidaklah mudah karena hukum internasional tidak mempunyai kejelasan mengenai hal tersebut.

Tidaklah disangsikan bahwa individu-individu mempunyai kepentingan terhadap sejumlah besar ketentuan-ketentuan hukum internasional, baik dalam bentuk manfaat yang diperolehnya maupun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Tetapi itu tidak dapat berakibat bahwa individu-individu merupakan subjek hukum internasional, karena pada umumnya negara bertindak sebagai layar antara individu-individu hukum intenasional.

Secara prinsip merupakan tugas negara bahwa para individu tunduk pada yurisdiksinya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berasal dari hukum internasional. Sebaliknya sangat jarang bahwa individu-individu secara langsung mendapatkan manfaat yang diberikan norma-norma tertentu hukum internasional tanpa perantara negara dari individu yang bersangkutan. Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia I, kategori individu tertentu diberi hak secara langsung untuk mengajukan tuntutan kepada negaranya melalui negaranya untuk menuntut negara asing di peradilan internasional.

Pengakuan secara terbatas terhadap individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan yang nyata sesudah Perang Dunia II. Dalam kerangka konstitusi regional, Konvensi Eropa mengenai Hak-hak Asasi Manusia tahun 1959, Perjanjian Roma tahun 1957 dan pada tingkat universal dengan diterimanaya The International Convennant on Civil and Political Rights (ICPR) dan The International Convennant on Economic and Social Cultural Rights (ICES) di tahun 1966 teah meningkatkan status individu yang bukan hanya sebagai objek tetapi juga dalam hal-hal tertentu sebagai subjek hukum internasional.

Peningkatan status individu ini makin lama makin bertambah nyata setelah terjadinya pembunuhan massal, perbuatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran berat HAM lainnya di berbagai tempat di dunia. Kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan perbuatan genosida yang terjadi di negara eks Yugoslavia dari tahun 1992-1999 yang menewaskan sekitar 200.000 orang, kejahatan yang terjadi di Kamboja selama Rezim Pol pot dari tahun 1975-1979 yang menelan korban sekitar 1.700.000 orang dan pembantaian suku minoritas Tutsi oleh suku mayoritas Hutu di Rwanda yang menelan korban sekitar 800.000 jiwa di tahun 1994 telah memperkuat tekad masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tegas dan menghukum para pelaku berbagai kejahatan kemanusiaan tersebut. Untuk itu telah dibentuk Mahkamah Kriminal Yugoslavia, Mahkamah Kriminal Rwanda, Sierra Leone dan Kamboja untuk mengadili dan menghukum para pejahat kemanusiaan tersebut. Lahirnya Mahkamah Pidana Internasional melalui Statuta Roma bulan Juli 1998 yang dapat mengadili para pelaku genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bukti nyata bahwa pada kasus-kasus tertentu individu-individu pun telah dianggap subjek hukum internasional.


[1] Lihat The Economist, 23 June 1990, p.69

[2] Lihat D. Carreau Th. Flory et P. Juliard, Droit International Economic Paris, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, (LGDJ), 3 Edition 1990, No. 103-108

[3] Daniel S. Papp, Contemporary International Relations, Frameworks for Understanding, Third Edition, 1992, Mac Millan Publishing Company, New York, p.23

[4] United Handbook, 2004/05, p.8, The New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade.

[5] Daniel Colard, Les relations Internationales de 1945, a nos jours. 7 Edition, Armand Colin, 1996, Paris, p.96.

[6] Nguyen Quoc Dinh, op cit. P. 682.

[7] Louis Henkin, Richard Crowford Pugh, Osca Schacter, and Hans Smith, International Law, Cases and Materials, Third Edition, 1993, p.368

[8] Daniel S. Prapp, op.cit, hal.92

[9] Lihat Madame Paul Bastiad, Cours de Droit International Public Approfondi, Les Cours de Droit, Paris 1958-1959

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada 19 April 2011 in Hukum Internasional

 

One response to “Perkembangan Subjek Hukum Internasional

  1. purwati pujiastuti

    25 April 2011 at 13:40

    makasih atas tulisannya

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: