RSS

Pengakuan terhadap Gerakan Pembebasan Nasional

18 Apr

Suatu perkembangan baru dalam hukum internasional ialah diberikannya pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkannya untuk ikut dalam PBB atau organisasi-organisasi internasional tertentu. Namun, pengakuan semacam ini belum bersifat universal dan masih ditolak terutama oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris dengan alasan Piagam PBB tidak berisi ketetuan mengenai peninjau dan gerakan-gerakan pembebasan adalah kelompok yang bukan negara.

Melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 3237 tanggal 22 November 1974, PLO (Palestine Liberation Organization) diberi status sebagai peninjau tetap PBB. Demikian juga SWAPO (South West Africa People’s Organization) mendapatkan status yang sama melalui resolusi No. 311 tahun 1973 dan menyebutnya sebagai the sole and authentic representative of the Namibian People.

Malah PM Austria, Brruno Kreisky, pada tanggal 13 Maret 1980 memberikan pengakuan diplomatik penuh kepada PLO. Pengakuan tersebut menurut pendapatnya merupakan bentuk baru dalam pengakuan diplomatik terhadap suatu negara tapa negara dan wilayah yang dimilikinya.[1] Selanjutnya, India juga memberi pengakuan diplomatik penuh tanggal 26 Maret 1980 dan meningkatka status kantor perwakilan PLO di New Delhi yag didirikan tahun 1976 menjadi kedutaan besar. Pada bulan Oktober 1981 Uni Soviet juga memberikan status diplomatik resmi kepada kantor PLO di Moskow.

Selanjutnya Palestina National Council, pada tanggal 16 November 1988, di Alger memproklamasikan pembentukan negara Palestina dan keesokan harinya Indonesia secara resmi memberikan pengakuanterhadap proklamasi tersebut. Sebagai tindak lanjut dari Proklamasi tersebut, pada tanggal 19 Oktober 1989 Menlu Palestina Farouk Kaddoumi dan Menlu Ali Alatas menandatangani Komunike bersama tentang pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina pada tingkat Duta Besar.

Pada tanggal yag sama Menul Palestina meresmikan pembukaan Kedubes Palestina di Jakarta, sedangkan Pemerintah Indonesia mengangkat Dubesnya di Tunis untuk diakreditasikan  ke negara Palestina.


[1] Gerhard Von Glahn, op.cit, Fourth Edition, p. 95-95.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 18 April 2011 in Tak Berkategori

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: