RSS

Sikap Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional

28 Mei

Pada bagian abad ke-20, salah satu cirri masyarakat internsional ialah bermunculannya Negara-negara baru sebagai akibat implementasi dekolonisasi. Bila diwaktu berdirinya di tahun 1945, PBB hanya beranggotakan 51 negara, sekarang jumlah tersebut hampir mencapai 4 kali lipat yaitu 191 ditambah Vatikan yang tetap berada diluar organiasi dunia tersebut. Jumlah negara merdeka di dunia dewasa ini adalah 192 dan 141 lahir sesudah tahun 1945. ini berarti bahwa negara-negara baru tersebut sama sekali tidak ikut merumuskan ketentuan-ketentuan hukum internasional zaman sebelumnya yang mengatur kehidupan dalam pergaulan antarbangsa. Lalu timbul pertanyaan mengenai sikap mereka terhadap hukum internasional.

Negara-negara berkembang yang jumlahnya sekitar 145 dengan sistem pemerintahan yang sering berbeda tidak selalu mempunyaui pandangan dan sikap yang sama terhadap hukum internasional. Namun dalam banyak hal terutama bagi negara-negara asia dan afrika terdapat kesamaan pandangan terhadap sistem tersebut.

Sebelumnya negara-negara Asia dan Afrika mempunyai sikap yang kritis terhadap hukum internasional dengan alasan sebagai berikut:

  1. Pengalaman pahit yang dialami di waktu berada dibawah hukum internasional di zaman kolonisasi karena ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat pada waktu itu hanya untuk kepentingan kaum penjajah. Bahkan akibatnya masih dirasakan sampai zaman sesudah kemerdekaan.
  2. Negara-negara tersebut belum lahir di waktu dibentuknya hukum internasional. Dengan demikian, nilai-nilai, kebudayaan dan kepentingan mereka tidak tercerminkan dalam hukum internasional waktu itu. Ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut dibuat tanpa partisipasi negara-negara Asia dan Afrika yang keseluruhan didasarkan atas nilai-nilai dan kepentingan Eopa dan karena itu tidak sesuai dengan kepentingan negara-negara tersebut.[1] Oleh karena hukum internasional tersebut merupakan produk kebudayaan Eropa maka tentu tidak dapat bersikap tidak memihak terhadap sengketa-sengketa yag terjadi antara negara-negara Eropa dan Afrika.[2]
  3. Dalam hal tertentu, negara-negara barat menggunakan hukum internasional untuk memelihara status quo dan mempertahankan kolonialisme.[3] Hukum internasional pada waktu itu tidak banyakmembantu pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri kecuali setelah suatu negara memulai perjuangan kemerdekaannya.
  4. Diantara negara-negara Asia dan Afrika banyak yang berada dalam keadaan miskin dan karena itu berusaha keras untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Diantara negara-negara tersebut ada pula yang mempraktekkan sistem ekonomi sosialis yang tentunya bertentangn dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional klasik.
  5. Jumlah wakil-wakil dari Asia dan Afrika dalam berbagai badan hukum PBB seperti Mahkamah Internasional, Komisi Hukum Internasional dan biro-biro hukum seperti organisasi internasional, sampai akhri-akhir ini sangat sedikit, sehingga menyebabkan mereka tidak terwakilisecara memadai dalam badan-badan tersebut dan tidak dapat berpartisipasi dala menciptakan norma-norma hukum internasional.

Itulah antara lain faktor-faktor yang menyebabkan negara-negara Asia dan Afrika sebelumnya sangat kritis terhadap hukum internasional. Tetapi itu bukan berarti bahwa negara-negara tersebut menolak Hukum Internasional. Walaupun hukum internasionl tidak memadai aspirasi Negara-negara berkembang, meskipun selalu bersikap kritis, tetap mendukungnya dan dalam hal-hal tertentu hukum internasional telah banyak membantu perjuangan negara-negara berkembang seperti contoh-contoh berikut:

  1. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga bangsa-bangsa terjajah lainnya mendapat perhatian penuh dari PBB karena perjuagan terebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam piagam PBB tentang hak menentukan nasib sendiri. Disamping itu, negara-negara afrika selalu menunjuk pada prinsip-prinsip umum hukum internasional dalam perjuangannya melawan kolonialsme dan imperialisme.[4]
  2. Langkah pertama yang diambil oleh negara-negaa yang baru adalah mencalonkan diri untuk menadi anggota PBB dan badan-badan khusus lainnya. Sebagai anggota, negara-negara tersebut ikut merumuskan ketentuan-ketentuan baru untuk memperjuangkan dan melindungi mereka.
  3. Walaupun sudah merdeka, banyak negara-negara baru tersebut masih lemah baik dari segi ekonomi maupun dari segi militer. Satu-satunya perlindungan terhadap intervensi asing adalah pengandalan dan dukungan terhadap hukum internasional. Oleh karena itu negara-negara tersebut selalu merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional yang mendasari hubungannya dengan negara-negara lain.[5]
  4. Negara-negara berkembng pada hakikatnya mendukung hukum internasional mengingat besarnya manfaat yang diperoleh melalui kerjasama internasional untuk mempercepat terlaksananya pembangunan nasional di berbagai bidang.[6] Dukungan ini nampak nyata dari partisipasi aktif negara-negara tersebut dalam berbagai forum untuk merumuskan dasar-dasar kerjasama dalam berbagai bidang yang baru.

Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa pada mulanya negara-negara berkembang sangat kritis terhadap hukum internasional yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan kepentingan mereka. Tetapi segera setelah lahir, dengan aktif negara-negara tersebut berperan serta dalam berbagai forum dunia untuk ikut merumuskan berbagai ketentuan hukum yang selanjutnya juga mencerminkan pandangan dan kepentingan dunia ketiga. Forum PBB dan berbagai forum dunia lainnya telah dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk mengakhiri era kolonialisme dan memperjuangkan kepentingan mereka di bidang ekonomi dan sosial. Usaha-usaha masih tetap dilanjutkan untk merombak ketentuan-ketentuan yang masih berbau kolonial disamping upaya untuk mewujudkan suatu tatanan dunia baru yang bebas dari perang, ketidakadilan, kemiskinan dan keterbelakangan. Karena mayoritas negara di dunia dewasa ini terdiri dari negara-negara berkembang dapatlah diharapkan bahwa selanjutnya hukum internasional akan lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan negara-negara dunia ketiga.


[1] Marshall, International Law and Politicas in french Africa, 1976, p.91-92

[2] Sinha, Some Reflections on the Impact of New Nations on International Law, (Leyden: Martinus Nijhoff, 1967), p.13.

[3] V.A. Werck, Present Trends and Problems in International Law, World Justice,Vol.4 No.3 March 1963, p.293-294.

[4] G.M. Abi Saab, the Newly Independent States and the Rules of International Law, Howard Law Journal, Vol.8 (1962), p.99.

[5] R.P. Anand, the Role of the New Asian-African Countries in the Present International Legal Order, American Journal of International Law, Vol.56 (1962), p.389

[6] L. Henkin, International law and national Behavior, Recueil des Cours of the Hague Academy of International Law, Vol: 114 (1965), p.218

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada 28 Mei 2010 in Hukum Internasional

 

3 responses to “Sikap Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional

  1. Maimuna Renhoran

    7 Desember 2010 at 07:18

    Hukum internasional pada intinya syarat akan kepentingan Negara-negara Maju, maka negara berkembang harus lebih progres dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang…

     
  2. Lya

    28 Mei 2011 at 11:55

    ini kutipan dari buku Hukum internasionalnya DR. Boer Mauna, seharusnya sumbernya dihadirkan dalam tulisan anda. Trims.

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: