RSS

Pengertian Hukum Internasional

28 Mei

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.

Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu seperti Oppenheim[1] dan Bierly[2], terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.

Namun, dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh kedua abad ke-20, meningkatnya hubungan, kerjasama, dan saling ketergantungan antarnegara, menjamurnya negara-negara baru dalam jumlah yang banyak sebagai akibat dekolonisasi, munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. selanjutnya hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi-organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara.[3] Walaupun hukum internasional tidak lagi semata-mata merupakan hukum antarnegara dengan tampilnya aktor-aktor baru non negara, tetapi dalam kehidupan internasional, negara masih tetap memainkan peran utama mengingat dampak kedaulatan yang dimilikinya terhadap keseluruhan sistem hukum internasional.[4]

Disamping itu, negara bukan saja merupakan subjek utama tetapi juga aktor hukum internasional yang paling berperan dalam membuat hukum internasional baik melalui partisipasinya dalam berbagai hubungan internasional, maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional yang dibuatnya dengan negara atau aktor-aktor lainnya, ataupun melalui keterikatannya terhadap keputusan dan resolusi organisasi-organisasi internasional. dengan demikian, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal tertentu.

Disamping itu, perlu dibedakan antara hukum publik dan hukum internasional privat. bila hukum internasional publik mengatur hubungan antarnegara dan subjek-subjek hukum lainnya seperti telah disinggung sebelum ini, hukum internasional privat mengatur hubungan antara individu-individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda. mengenai nama yang diberikan kepada kedua sistem hukum ini perlu dicatat bahwa untuk hukum internasional privat, kualifikasi privat selalu dipakai sedangkan untuk hukum internasional publik, kualifikasi publiknya seringkali tidak digunakan. jadi untuk hukum internasional publik ini istilah yang dipakai pada umumnya hanya hukum internasional sesuai istilah aslinyainternational law yang dipakai pertama kali oleh pakar hukum inggris, Jeremy Bentham pada tahun 1780. Demikian juga istilah yang dipakai pada tulisan ini adalah hukum internasional yang tentunya dalam pengertian hukum internasional publik.

Walaupun hukum internasional telah berumur hampir 4 abad dan telah merupakan sistem hukum tersendiri dan yang sekarang ini mengatur kegiatan luar negeri lebih dari 190 negara, namun masih ada yang mempertanyakan hukum internasional memang ada atau apakah sudah merupakan suatu sistem hukum tersendiri bila dibandingkan dengan hukum nasional negara-negara yang diaturnya. kalau dibandingkan, tentu saja kekuatan hukum kedua sistem tersebut sangat berbeda. dalam sistem hukum internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada negara-negara, tidak ada badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat langsung negara-negara anggota disamping tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi-sanksi kepada negara-negara pelangar hukum. hukum internasional memang tidak selengkap hukum nasional karena tidak adanya unsur-unsur tersebut diatas. Namun demikian, negara-negara tetap percaya bahwa hukum internasional itu ada, dan sebagai negara yang berdaulat serta menjunjung tinggi martabatnya terdapat kewajiban moral bagi suatu negara untuk menghormati hukum internasional dan secara umum mematuhinya. Negara-negara mematuhi hukum internasional karena kepatuhan tersebut diperlukan untuk mengatur hubungannya antara satu dengan yang lain dan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Negara-negara tersebut patuh karena merupakan kepentingan mereka untuk berbuat demikian.[5]

Seperti hukum nasional, hukum internasional juga tidak luput dari pelangaran-pelangaran ataupun pembagkangan dari negara-negara tertentu. pelanggaran-pelanggarab sering terjadi daam masalah politik dan keamanan yang dianggap vital bagi negara yang bersangkutan. Tetapi tiap kali terjadi pelangaran, negara pelanggar selalu berusaha menjelaskan bahwa tindakannya tidak bertentangan dengan hukum internasional dan bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam sengketa-sengketa yang terjadi, negara selalu berlindung di bawah prinsip penegakan hukum dalam membenarkan tindakannya dan tidak pernah atas dasar ketidakadaan hukum. Invasi Kamboja oleh Vietnam di akhir tahun 1978, pendudukan Afghanistan oleh Uni Soviet akhir Desember 1979, intervensi militer Amerika Serikat terhadap Grenada bulan Oktober 1983, invasi Panama oleh Amerika Serikat bulan Desember 1989 dan invasi Kuwait oleh Irak bulan Agustus 1990 yang terang-terangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan dikecam hampir oleh seluruh masyarakat dunia, dengan berbagai dalih selalu dibenarkan oleh negara-negara tersebut sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum.[6] Usaha pembenaran tersebut kiranya merupakan bukti bahwa hukum internasional itu memang ada, tetapi dalam praktiknya, kadang-kadang diabaikan karena kepentingan polittik negara-negara tertentu.

Mengingat bahwa yang membuat hukum internasional adalah negara-negara, baik melalui hukum kebiasaan maupun melalui hukum tertulis dan karena negara-negara itu pula yang merupakan pelaku dan sekaligus pengawas dari pelaksanaan hukum tentu saja hukum internasional tidak mungkin sekuat hukum nasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur pelakunya secara sejajar, yang pada hakikatnya merupakan pantulan nyata dari struktur masyarakat dunia. seperti dikemukaan Prof. Charles Rousseau, pakar hukum internasional Universite de Paris- Sorbonne:

Alors que le droit interne est un droit de subordination, le droit international se presente comme un droit de coordination,[7] yang berarti bila hukum nasional merupakan subordinasi, maka hukum internasional adalah koordinasi.

Walaupun hukum internasional masih jauh dari bentuk supranasional, tetapi sistem hukum tersebut telah berhasil merumuskan berbagai asas dan ketentuan hukum yang mengatur segala macam hubungan dan kegiatan masyarakat internasional yang kian hari makin bertambah padat dan kompleks di era globalisasi ini sebagai akibat kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan pokok dalam kehidupan masyarakat internasional adalah bagaimana mendapatkan cara dan teknik yang terbaik untuk menjamin pelaksanaan hukum tanpa menggunakan kekerasan demi terpeliharanya keamanan dan perdamaian dunia.

Setelah uraian singkat tentang pengertian hukum internasional ini marilah secara berturut-turut ditinjau pula perkembangannya, sumber-sumber hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dan sikap negara-negara berkembang umumnya terhadap sistem hukum tersebut.


[1] L. Oppenheim, International Law, A Treatise, 8th Edition, 1955, p.4.

[2] J.L. Brierly, the Law of Nations, 5th Edition, 1955, p.1.

[3] Saran Bacaan:

  1. David Ruzie, Droit International Public, 14 Edition, Momentos, Dalloz 1999, p.1.
  2. Gerhard Von Glahn, Law Among Nations, Seventh Edition, 1996, p.2.
  3. Henkin c.c, International Law, Cases and Materials, West Publising Company, 1993, p.XVII

[4] Nguyen Quoc, Dinh, Patrick Dailier, Alain Peller, Droit International Public, 5 Edition 1994, Libraire Generale de Droit et de Jurispudence, Paris, p.34

[5]   Saran Bacaan:

  1. Michael Akehurst, A Modern Introduction to Interntional Law, George Allen & Unwin (Publisher) Ltd, 5th Edition 1984, p.8-9.
  2. N.a. Maryan Green, International Law of Peace, Macdonald & Evans, Second Edition, 1982, p.5.

[6] Christoper C. Joyner, reflection of the Lawfulness of Invasion, American Journal of International Law, Vol. 78, January 1984, p.131-141.

[7] Charles Rousseau, Droit International Public, Librairie du Recueil, Sirey, Paris, 1953, p.11.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 28 Mei 2010 in Hukum Internasional

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: