RSS

Suksesi Negara

23 Apr

Suksesi Negara[1]

Salah satu ciri pokok masyarakat internasional pada bagian kedua abad XX, seperti yang telah disinggung sebelum ini adalah menjamurnya Negara-negara baru sebagai akibat dekolonisasi. Di berbagai kawasan seperti Afrika, Asia Pasifik, dan Karibia. Negara-negara baru saling bermunculan yang sekaligus mengakhiri era kolonial dari negara-negara barat seperti: Inggris, Perancis, Portugal, Belanda dan Belgia.[2]

Setelah berakhirnya Perang Dingin, dan runtuhnya struktur bipolar Timur Barat, berakhirnya komunisme di Eropa Timur disamping mendorong berkembangnya demokrasi, demokratisasi, transparansi, dan good gonvernance juga berakibat terjadinya disintegrasi negara-negara seperti yang terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia di tahun 1991 dan di Cekoslavia di akhir tahun 1992.[3]

Menurut J.G. Starke, perubahan negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk misalnya:

  1. Sebagian wilayah negara A bergabung dengan negara B, atau dibagi menjadi negara A,C, D dan seterusnya        ;
  2. Sebagian wilayah negara A menjadi negara baru;
  3. Seluruh wilayah negara A menyatu dengan negara B, dan negara A tidak eksis lagi;
  4. Seluruh wilayah negara A terbagi-bagi dan masing-masing menyatu dengan negara A, B,C dan seterusnya, dan negara A tidak eksis lagi;
  5. Seluruh wilayah A terbagi-bagi menjadi negara-negara baru, dan negara A tidak eksis lagi;
  6. Seluruh wilayah negara A menjadi bagian dari suatu negara baru, dan negara A tidak eksis lagi.

Kalau diperhatikan, tidak ada satupun dari mutasi-mutasi teritorial diatas berakibat lenyapnya unsur-unsur konstitutif negara seperti pendudk, wilayah, dan pemerintah. Yang terjadi adalah semacam reorganisasi dari masing-masing entitas sesuai dengan pengaturan yang baru. Dapat dikatakan bahwa mutasi-mutasi tersebut pada umumnya terjadi dalam kontens politik yang sangat kompleks. Dari segi hukum, yang penting untuk diketahui adalah sampai dimana jauhnya negara pengganti mewarisi hak-hak dan kewajiban dari negara yang diganti. Dalam masalah ini jawaban yang ada pada umumnya hanya bersifat prinsip dan tidak ada praktek yang berlaku secara umum. Baik prinsip yang menolak semua ikatan sebelumnya, yang didukung oleh negara-negara yang baru lahir dalam era dekolonisasi maupun prinsip kontinuitas absolut yaitu pemindahan secara menyeluruh kewajiban-kewajiban negara sebelumnya, belum berlaku secara umum.

Masalah-masalah suksesi dalam banyak hal yang dilakukan melalui pengaturan-pengaturan khusus antara negara pengganti (succesor state) dan negara yang digantikan (predecessor state) atau bisa juga antara negara pengganti dan negara-negara lain yang berkepentingan. Dalam hal suksesi ini sangat sulit untuk merumuskan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku bagi semua keadaan.

Setidak-tidaknya terdapat dua kelompok ahli yang berbeda pendapat tentang masalah suksesi negara ini. Kelompok pertama menginginkan adanya prinsip kontinuitas yang dengan tepat diistilahkan dengan suksesi negara terhadap hak-hak dan kewajiban internasional sekalipun terjadi perubahan kedaulatan wilayah. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekacauan hukum dan menjaga stabilitas hubungan intenasional. Menurut pendekatan tradisional ini, secara umum negara pengganti (succesor state) melanjutkan hak dan kewajiban internasional yang diemban oleh negara yang diganti (predecessor state).

Pendekatan ini ditentang oleh kelompok kedua khususnya  pada periode dekolonisasi, menurut kelompok ini, semua negara-negara yang baru merdeka harus bebas dari hak-hak dan kewajiban negara penjajahnya. Prinsip ini dikenal dengan clean state theory, yaitu negara baru harus memulai dari lembaran bersih.

Sehubungan dengan Komisi Hukum Internasional semenjak tahun 1967 telah bekerja keras untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan mengenai suksesi ini. Diakhir sidang, Konferensi dapat menghasilkan 2 Konvensi yaitu Konvensi Wina mengenai Suksesi Negara-negara dalam kaitannya dengan Traktat-traktat pada tanggal 23 Agustus 1978 dan Konvensi Wina mengenai Suksesi Negara-negara dalam kaitannya dengan Harta Benda, Arsip-arsip, dan Hutang-hutang Negara pada tanggal 7 April 1983. Sampai sekarang tidak satupun dari kedua Konvensi tersebut yang telah berlaku. Permasalahannya mungkin karena jauh sekali perbedaan antara ketentuan-ketentuan yang dikodifikasi dan kebiasaan internasional yang berkembang. Peristiwa pembubaran Republik Federal Yugoslavia dan Uni Soviet cukup memberikan informasi yang berguna mengenai praktek internsasional yang paling mutakhir di bidang suksesi.[4]

Dalam praktek negara, tidak terdapat konspirasi tentang penerapan prinsip sejauh mana suatu negara baru berhak atau wajib melanjutkan hak-hak dan kewajiban negara yang digantikannya. Pada umumnya, masalah ini diselesaikan melalui perjanjian penyerahan kedaulatan (devolution agreements) antara negara pengganti negara yang diganti, atau antara negara induk dengan negara yang melepaskan diri. Perjanjian ini pada umumnya memuat secara tegas hak-hak dan kewajiban apa saja yang dilanjutkan atau dihentikna, contoh perjanjian ini adalah Perjanjian Konferensi Meja Bundar tahun 1949 antara Indonesia dengan Belanda, yang secara rinci memuat masalah-masalah suksesi negara termasuk perjanjian internasional mana yang dibuat oleh Hindia Belanda dulu yang harus dilanjutkan dan mana yang harus dihentikan.

Namun dalam hukum internasional telah berlaku prinsip umum bahwa adanya perubahan kedaulatan tidak mempengaruhi perjanjian perbatasan dengan negara pihak ketiga, hak dan kewajiban perjanjian internasional yang berhubungan dengan perbatasan serta ak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengaturan wilayah yang beralih, serta perjajian-perjanjian multilateral yang berkaitan dengan kesehatann, narkotika, dan hak-hak asasi manusia.

Mengenai Yugoslavia, Komisi Arbritase Internasional yang dibentuk dalam kerangka Konferensi untuk Perdamaian Yugoslavia, dalam pendapat hukumnya no.9 tanggal 4 Juli 1992 merumuskan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan suksesi negara-negara antara Republik Federal Yugoslavia dan negara-negara yang baru lahir dari perpecahan negara tersebut. Secara berhati-hati Komisi Arbritasi menyatakan bahwa dalam perundingan-perundingan yang dilakukannya, negara-negara yang bersangkutan harus berusaha untuk mencapai hasil yang adil atas prinsip-prinsip yang menjiwai Konvensi-konvensi Wina 1978 dan 1983 dan atas daar ketentuan-ketentuan yang tepat dari hukum kebiasaan internasional.

Sepanjang yang menyangkut suksesi negara bekas Uni Soviet, haruslah dibedakan tiga kasus:

  1. Negara-negara Baltik yaitu Estonia, Lithuania. Dan Latvia pada tahun 1940 diintegrasikan ke dalam Uni Soviet dengan melanggar hukum internasional. Setelah pecahnya Uni Soviet, negara-negara tersebut kembali merdeka seperti semula walaupun terdapat beberapa masalah suksesi seperti hutang dan perjanjian internasional yang telah dapat diseselsaikan melalui pengaturan-pengaturan khusus.
  2. Sedangkan mengenai Federasi Rusia dianggap oleh semua negara bekas Uni Soviet dan negara-negara lain sebagai penerus dan bekas Uni Soviet. Ini terbukti dari keberadaan Federal Rusia sebagai anggota di berbagai organisasi internasional terutama sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB tanpa melalui suatu prosedur khusus.
  3. Mengenai Republik-republik lainnya, kecuali Ukraina dan Belorussia yang sejak semula telah merupakan subjek hukum internasional juga dianggap sebagai pengganti dari Uni Soviet. Dalam hal ini prinsip-prinsip mengenai suksesi telah dirumuskan dalam Deklarasi Alma-Ata tanggal 21 Desember 1991 yang diterima oleh Sidang Dewan Kepala Negara-negara Merdeka (Commonwealth of IndependentSstates). Sebagaimana diketahui C.I.S ini terdiri dari Federasi Rusia dan neara-negara lain bekas Uni Soviet, tidak termasuk Negara-negara Baltik. Ketentuan umum yang diterima[5] dalam Deklarasi Alma-Ata tersebut adalah kesediaan negara-negara pengganti untuk melaksanakan kewajiban internasional yang seselumnya mengikat Uni Soviet.

Dari pengalaman mutasi-mutasi territorial yang terjadi baru-baru ini di kawasan Eropa Timur dapat diambil beberapa kesimpulan:

  1. Yang pertama mengenai kontinuitas negara. Keinginan Yugoslavia baru yang kenyataannya hanya terdiri dari Serbia dan Montonegro untuk tetap memakai nama Republik Sosialis Federal Yugoslavia ditolak oleh negara-negara lainnya yang hanya mau melihat dalam pemecahan negara tersebut sebagai suatu kasus suksesi negara. Hal ini juga ditegaskan oleh Komisi Arbritasi[6] mengenai Yugoslavia.
  2. Pelajaran kedua ialah kedua Konvesi Wina tersebut telah ditinggalkan oleh praktek yang berkembang.
  3. Komisi Arbritase tersebut talah merumuskan salah satu dari prinsip umum yang dapat dipakai dalam persoaan suksesi: yaitu prinsip untuk mencapai hasil yang adil melalui kesepakatan dan konsertasi antara negara-negara yang melakukan suksesi.[7]

Secara umum penggantian suatu negara oleh negara lain mengenai tanggung jawab hubungan internasional suatu wilayah menimbulkan tiga maslah pokok. Yang pertama suksesi berdampak langsung terhadap individu-individu yang terdapat diwilayah tersebut. Yang kedua, suksesi mempunyai pengaruh langsung terhadap hukum nasional yang berlaku di wilayah yang dimaksud. Ketiga, suksesi negara mempunyai beberapa akibat terhadap pengaturan yuridik internasional terutama antar negara yang baru dengan negara lain.

Sehubungan dengan itu secara berturut-turut akan dipelajari suksesi negara dan status individu-individu, sukses negara barang-barang dan hutang publik, suksesi negara dan orde yuridik internasional.

Suksesi Negara dan Status Individu-individu

Bila terjadi mutasi teritorial, secara prinsip Negara penggganti memberikan kewarganegaraannya kepada penduduk dari wilayah yang mengalami suksesi. Namun bagi kepentingan penduduk yang bersangkutan diberikan dua kemungkinan: pertama bersifat kolektif yaitu plebisit dan kedua kedua bersifat individual yaitu hak untuk memilih.

Plebisit merupakan konstitusi bagi seluruh anggota masyarakat untuk megetahui apakah mereka menerima atau menolak kekuasaan yang baru atau menerima aneksasi (pencaplokan). Cara ini sering dipraktikkan pada pertengahan abad ke-19 sebagai pelaksanaan prinsip kewarganegaraan. Demikian juga sesudah perang dunia I, sebagai implementasi sejumlah klausul Perjanjian Versailles. Sistem Plebisit ini kemudian berubah menjadi referendum sebagai cara yang paling langsung bagi rakyat untuk menentukan nasib sendiri ini merupakan praktik yang umum berlaku dalam era dekolonisasi setelah berakhirnya Perang Dunia yang lalu. Yang terakhir adalah jajak pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 yang berakhir dengan kemenangan kelompok kemerdekaan.

Hak untuk memilih (opsi) adalah hak yang diberikan kepada para penduduk dari wilayah yang diduduki untuk memilih dalam jarak waktu tertentu antara warga negara dari negara sebelumnya dan kewarganegaraan negara pengganti. Pelaksanaan prinsip ini sering terjadi sebagai akibat perjanjian-perjanjian perdamaian dari kedua Perang Dunia yang lalu. Suksesi negara dalam hubungannya dengan kewarganegaraan saat ini sedang dibahas oleh Komisi Hukum Internasional di Jenewa.

Suksesi Negara, Barang-barang dan Hutang Publik

Praktek internasional menunjukkan bahwa Negara baru mewarisi barang-barang public dari Negara yang pecah. Prinsip ini dinyatakan oleh keputusan mahkamah tetap tanggal 15 Desember 1933 dalam kasus Universitas Peter Pazmany antara Hongaria dan Chekoslovakia. Dalam kasus ini Mahkamah menerima prinsip hukum mengenai suksesi dari negara ke negara. Selanjutnya Konvensi Wina tanggal 8 April 1983 dalam pasal-pasal no.10 dan 11 nya menerima peralihan tanpa konpensasi kepada negara pengganti barang-barang negara dai negara sebelumnya, seperti yang diilustrasikan baru-baru ini dalam pasal 21 Perjanjian tanggal 31 Agustus 1990 mengenai penyatuan kembali negara Jerman. Namun perlu dibedakan berbagai kategori benda-benda yang terkena oleh mutasi teritorial ini seperti:

Barang-barang yang merupakan bagian dari milik pemerintah

Dalam hal ini praktek internasional menerima suksesi negara baru terhadap barang-barang negara sebelumnya. Persoalan ini terutama timbul waktu penyatuan teritorial di tahun 1919 setelah berakhirnya Perang Dunia I. Menurut pasal 256 Perjanjian Versailles dan pasal 208 Perjanjian Saint Germain, negara-negara sekutu yang memperoleh pemindahan wilayah-wilayah yang sebelumnya milik salah satu negara yang kalah perang, dapat mengambil semua barang-barang dan milik negara di wilayah yang diserahkan.[8]

Pemindahan Arsip

Walaupun sifat publik dari arsip ini tidak bisa dibantah, tetapi dalam pelaksanaanya dapat menimbulkan komplikasi. Memang selalu diterima bahwa arsip yang disimpan oleh pemerintah daerah mengikuti nasib wilayah, yang berarti diserahkan kepada negara yang menduduki. Pasal 23 Konvensi Wina 8 April 1983 mengakui prinsip transfer arsip-arsip negara tanpa kompensasi kepada negara pengganti.

Secara umum Konvensi Wina ini hanya bertujuan untuk membuat ketentuan-ketentuan yang bersifat menambah, sekedar memberikan pedoman, yang selanjutnya dijelaskan dan diperinci kasus perkasus dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara yang bersangkutan dengan menghormati kedalatan tiap-tiap bangsa atas kekayaan dan sumber alamnya (pasal 15 para 4 dari Konvensi).

Suksesi mengenai hutang negara

Konvensi Wwina 1983 yang menyangkut hutang Negara memberikan solusi yang cukup maju. Sehubungan dengan itu, pasal 37 sampai 41 Konvensi mendirikan dualitas norma hukum tergantung apakah suksesi itu menyangkut atau tidak negara-negara yang baru merdeka. Ketentuan umum adalah pemindahan hutang negara kepada negara pengganti dilakukan dalam proporsi yang adil terutama dengan memperhitungkan benda-benda, hak-hak dan kepentingan yang dipindahkan kepada negara pengganti. Tetapi sepanjang yang menyangkut negara-negara yang lahir sebagai akibat dekolonisasi sama sekali tidak akan ada hutang dari negara sebelumnya yang beralih kepada negara yang baru merdeka kecuali ada pernyataan yang jelas dari negara baru tersebut (pasal 38 Konvensi).

Selanjutnya Komisi Arbritasi Internasional untuk negara bekas Yugoslavia telah memerikas persoalan mengenai pemindahan barang-barang milik negara yang dalam konteks pelaksanaannya merupakan suatu upaya yang sangat kompleks. Pembagian aktiva dan pasiva akibat dislokasi suatu negara begitu rumitnya sehingga pendekatan yang dipakai hanyalah prinsip umum itikad baik. Sesuai prinsip tersebut kepada pihak-pihak yang bersengketa hanya diminta keharusan melakukan segala upaya untuk mencapai solusi yang adil.[9]

Mengenai hutang luar negeri Uni Soviet,[10] suatu memorandum kesepakatan telah dibuat antara ke-12 negara pengganti Uni Soviet, tidak termasuk negara-negara Balkan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara anggota G-7 pada tanggal 28 Oktober 1991. kesepakatan tersebut berisikan suatu sistem sederhana yaitu tanggung jawab yang bersifat solider dari semua negara terhadap keseluruhan hutang Uni Soviet. Masing-masing republik yang terkait dalam hal ini menjadi debitor untuk jumlah tertentu dari keseluruhan hutang. Kewajiban ini selanjutnya diperkokoh oleh persetujuan 4 Januari 1992 mengenai penundaan pembayaran hurang luar negeri Uni Soviet. Mengingat beratnya beban hutang yang harus dipikul oleh negara-negara yang paling kecil, mereka membuat kesepakatan dengan rusia dan bersedia membatalkan semua tuntutan atas barang-barang dari bekas Uni Soviet, sebagai ganti dipikulnya oleh Rusia hutang-hutang mereka. Pengurusan hutang tersebut dilakukan oleh Bank Perdagangan Luar Negeri Uni Soviet yang tetap berfungsi untuk pengurusan hutang dan yang merupkan badan bersama bagi semua debitor. Namun persoalan hutang ini cukup kompleks dan terutama dengan Ukraina.

Suksesi Negara, dan Orde Yuridik

Suksesi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Sampai sekarang ini masalah-masalah suksesi yang dipelajari adalah suksesi yang terjadi dalam wilayah sendiri dari duatu negara sebagai akibat pemindahan kedaulatan. Sekarang ini akan dibahas masalah-masalah yang timbul sebagai akibat subtitusi kedaulatan wilayah oleh kedaulatan yang lain dan kaitannya dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.

Pertanyaan pertama yang timbul adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana negara pengganti terkait pada kewajiban-kewajiban konvensional yang telah dibuat oleh negara sebelumnya dalam kapasitasnya sebagai wilayah yang berdaulat atas wilayah yang dikuasainya. Konvensi Wina tahun 1978 secara integral berisikan ketentuan-ketantuan mengenai hal ini, tetapi sebagaimana diketahui belum lagi mulai berlaku, sehubungan dengan itu kita terpaksa membedakan ketentuan-ketenatuan yang mencerminkan prinsip hukum kebiasaan, yang berlaku sekarang dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Konvensi.

a. Mengenai Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan ini dalam praktiknya dapat saja dikesampingkan oleh konvensi-konvensi khusus. Dalam hal ini dapt dicatat bahwa praktek iternasional lebih menerima prinsip tidak dapat dipindahkannya perjanjian-perjanjian politik, seperti perjanjian-perjanjian aliansi militer, konvensi-konvensi mengenai status netralitas atau mengenai bantuan timbal balik dua negara. Kadang-kadang kelihatannya cukup sulit pula untuk menentukan sifat politik dari suatu perjanjian internasional terutama perjanjian-perjanjian mengenai ekstradisi.

Sebaliknya sejumlah perjanjian internasional yang dianggap mempunyai nilai hukum kebiasaan tetap berlaku. Sebagai contoh terutama perjanjian-perjanjian teritorial yang berkaitan dengan penetapan tapal batas atau jalur komunikasi.

Selanjutnya, perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk kepentingan umum masyarakat internasional yang kadang-kadang disebut perjanjian-hukum secara umum dapat dipindahkan dari negara sebelumnya kepada negara pengganti. Namun kesukaran-kesukaran sering terjadi bila menyangkut situasi dekolonisasi. Mengenai hal ini berbagai solusi diberlakukan: memulai baru sama sekali, yaitu tidak menerima perjanjian-perjajian apapun yang dibuat sebelumnya kecuali perjanjian-perjanjian teritorial atau meminta tempo waktu untuk berpikir dulu dan bila waktu tersebut telah lewat, makaperjanjian-perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku lagi kecuali konfirmasi yang tegas dari negara pengganti, atau menerim suksesi dengan catatan akan dipelajari kembali dikemudian hari. Dalam Ordonansi tentang tindakan sementara yang dikeluarkan oleh mahkamah pada tanggal 8 april 1993, atas permintaan Bosnia and Herzegovina dalam kasus pelaksanaan Konvensi untuk Pencegahan dan Penghapusan kejahatan Genosida, Mahkamah membenarkan validitas pernyataan-pernyataan sepihak dari Bosnia and Herzegovina dan Yugoslavia baru (Serbia dan Montenegro) yang berisikan kesediaan masing-masing Negara untuk mengambil alih komitmen-komitmen intenasional yang telah diberikan Republik Federasi Yugoslavia sebelumnya.[11]

Secara umum pengalaman di Eropa Timur baru-baru ini menunjukkan bahwa bila kecenderungan negara-negara pengganti lebih banyak pada kontinuitas kewajiban-kewajiban konvensional yang telah disepakati terutama di bidang hak-hak asasi dan perlucutan senjata, prinsip kontinuitas yang dinyatakan dalam pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1978 dianggap terlalu kaku untuk dilaksanakan tanpa perkecualian atau pengaturan praktis yang dibuat untuk masing-masing keadaan.[12]

Mengenai suksesi terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh bekas negara Uni Soviet, sebagaimana diketahui Deklarasi Alma-Ata yang diterima oleh negara-negara Commonwealth of Independent States (CIS) tanggal 21 Desember 1991 telah meletakkan prinsip-prinsip umum suksesi dari negara-negara tersebut terhadap kewajiban-kewajiban internasional yang dibuat oleh Uni Soviet sebelumnya.

Di bidang yang sangat penting yaitu mengenai pelaksanaan kewajiban-kewajiban Uni Soviet mengenai perlucutan senjata yang sebelumnya disepakati dengan Amerika Serikat tentang peluru-peluru kendali jarak jauh (Kesepakatan-kesepakatan START), suatu protokol mengenai pembatasan-pembatasan persenjataan strategis telah dibuat antara Bielorussia, Kazakhstan, Federasi Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat di Lisbon tanggal 23 Mei 1992 yang menetapkan bahwa Republik-republik pecahan Uni Soviet melaksanakan kewajiban-kewajiban negara bekas Uni Soviet sesuai Perjanjian.[13]

Konvensi Wina 1978 mengkodifikasikan sebagian besar dari prinsip-prinsip hukum kebiasaan tersebut diatas. Demikianlah konvensi menyatakan dalam pasal-pasal 11 dan 12 nya bahwa suksesi negara tidak merubah status tapal batas dan status teritorial lainnya. Sebaliknya konvensi mendesakkan pembebasan negara-negara yang baru merdeka terhadap kewjiban-kewajiban konvensional yang dibuat oleh negara sebelumnya dengan mendorong sejauh mungkin solusi penolakan-penolakan kewajiban-kewajiban sebelumnya. Dengan demikian maka konvensi-konvensi mltilateral secara prinsip tidak dapat dipindahkan kepada negara baru, kecuali negara tersebut menghendakinya.

Dalam hal penyatuan atau pemisahan negara, Konvensi Wina 1978 berisikan berbagai pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada dan diharuskan oleh sifat khusus berbagai situasi suksesi. Prinsip dipertahankannya konvensi-konvensi terhadap negara pengganti masih tetap merupakan ketentuan umum.

Mengenai Perjanjian Reunifikasi Jerman tanggal 31 Agustus 1990 dinyatakan bahwa perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh Republik Federal sebelumnya, berlaku terhadap Jerman bagian Timur sedangkan Konvensi-konvensi yang dibuat oleh Republik Demokrasi Jerman sebelumnya dengan negara-negara lain akan ditinjau kembali dengan negara-negara tersebut.

Pemisahan Timor Timur dari wilayah RI juga berkaitan dengan masalah suksesi negara. Namun, dalam melihat masalah Timor Timur ini, masih dapat diperdebatkan apakah terjadi perubahan kedaulatan atas wilayah tersebut atau hanya sekedar pengembalian kedaulatan. Hal ini disebabkan karena adanya dua dikotomi pendekaan terhadap masalah Timor Timur. Di satu pihak, menurut ketatanegaraan RI, Timor Timur sejak tahun 1976 merupakan bagian integral dari wilayah RI dan kemudian pada tahun 1999 memisahkan diri. Dilain pihak, masyarakat internasional tetap menganggap bahwa Timor Timur merupakan wilayah yang diduduki oleh Indonesia yang kemudian dikembalikan statusnya menjadi non self gonverning teritory. Adanya dikotomi pendekatan ini berakibat sulitnya untuk menentukan secara tegas apakah negara Timor Timur merupakan negara baru yang berhak dan wajib melanjutkan hak-hak dan kewajiban internasional yang lahir pada waktu wilayah tersebut bersama Indonesia. Misalnya, apakah Timor Timur berhak atau wajib melanjutkan Timor Gap Treaty yang dibutat oleh RI dan Australia pada tahun 1989. namun pemerintahan RI, pada tanggal 25 Febuari 2000, mengumumkan bahwa perjanjian Celah Timor antara RI dan Australia telah berakhir disaat peralihan kekuasaan dari pemerintah Indonesia ke pihak PBB. Selanjutnya masalah Celah Timor menjadi urusan antara Timor Timur dan Australia.[14]

Suksesi negara harus dibedakan dengan suksesi pemerintah. Suksesi negara bersifat eksternal sedangkan suksesi pemerintah bersifat internal. Terhadap suksesi pemerintah berlaku prinsip kontinuitas yaitu sekalipun terjadi perubahan pemerintah atau ketatatnegaraannya, negara tersebut tetap terikat pada hak-hak dan kewajiban internasionalnya. Pemerintah yang baru tetap terikat terhadap hak-hak dan kewajiban pemerintah lama.


[1] Saran Bacaan:

  1. O’Connell (DP), Recent Problems of State Succession in Relation to New States, (RCADI), 1970/II, Vol. 130 p.95-206
  2. M. Weller, The International Response to the Dissolution of the Socialist Republic of the Yugoslavia (A.J.L) 1992, no. 3, p.569-607.
  3. Czaplinski(W), State Succession and State Responsibility, (A.C.D.I), 1990, Vol. XXVIII, p. 339-360
  4. R. Mullerson, The Continuity and Succession of State by References to the Former USSR and Yugoslavia, I.C.L.Q., 1993, p. 473-493.
  5. S. Ko Swan , the Concept  of Acquired in International Law, Mel Tammes, 1977, p. 120-142.
  6. K. Zemanek, State Succession after Decolonisation, R.C.A.D.I, 1965, III, Vol.116, p. 183-300.
  7. A. Grubber, Essai sur I’existence d’’’un droit de la succession d’etats en droit international contemporaire, These, Paris, V, 1981, p.703.
  8. O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, 1967.
  9. Malcolm Shaw, International Law, Butterworth, 1995.
  10. D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Sweet and Maxwell, 1998.
  11. Tonia R. Brown, Pacta Sun Servanda versus External Souvereignty of Newly Recognized States, Wayne University, 1997.

[2] Saran Bacaan:

  1. M. Marcoff, Accession a I’independence et Succession d’Etats and Traites internationaux, Fribourg, 1969, p.338.
  2.  A. Gruber, Le droit international de la succession d’Etats, (Faculte de Droit de Paris V-Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 355.
  3. Les Problemes, juridiquess internationaux par I’unification de I’Allemagne, (R.G.D.I.P) 1991, (3), Vol.95, p.671-720.
  4. ONU, Succession d’etats en Convention Multilaterale, Memorandum prepare par le Secretariat General (New York, ONU, Doc A/CN.4/150, 1962, p.26).
  5. M. Bedjaoui, Problemes recents de Succession d’Etats dans les Etats nouveaux, R.C.A.D.I, 1970, II Vol. 130, p. 455-568.

[3] Lihat: Dissolution, continuation et succession en Europe de I’Est, Colloque CEDIN (Centre de Droit International)No. 9 Paris, Montchrestien, 1994 sous la direction de S. Burdeau et B. Stern, p. 406.

[4] Lihat: M. Bothe et Ch. Schimdt sur la dissolution de I’URSS et celle de Yugoslavia, R.G.D.I.P., 1992/4, p. 811-842.

[5] S.A. Voitovich, the Commonwealth of Independent States: An Emerging Institutional Model, JEDI, 1993 no. 3., p.403-418.

[6] Avis no. 9 dan 10, AFDI, 1992, p.230.

[7] Avis no.13 Commentaire A. Pellet AFDI 1993, p.230.

[8] Lihat : V. Degan, Contituation et Succession en matiere de biens d’Etat et equipments Collectifs, in Colloque CEDIN no.9, p. 273-303.

[9] A. Pellet, A.F.D.I., 1993 p.299-303

[10] P. Julliard, La Dette exterieure de I’ancienne Union Sovietique: Succession ou Continuation? In Colloque CEDIN No. 9, p.30-33

[11] Yugoslavia adalah pihak pada Konvensi tersebut, G.T.D.I.P. No.14, rec. 1993, Konsideran 21-26 p.16 dan 17.

[12] Lihat: L. Guillaume, I’Unification Allemande. Succession aux traites et droit Communnautaire, Mel Bouloues p. 311-324, R. Mullerson p. 33-38, H. Bokor-Szego p. 54-56 in Collodue CEDIN no.9 op.cit.

[13] Lihat: G.T.D.I.P., (Grabds Textes de Droit International Public (Dalloz), art 1, no.37.

[14] Suara Pembaharuan, 26 Januari 2000.

 
9 Komentar

Ditulis oleh pada 23 April 2010 in Hukum Internasional

 

9 responses to “Suksesi Negara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: