RSS

Pengakuan Negara

22 Apr

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan masalah-masalah hokum dan politik. Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai kekuatan hukum.

Kesulitan juga berasal dari fakta bahwa hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mendapatkan pengakuan negara lain atau pemerintahan lain seperti juga halnya bahwa suatu pemerintah tidak mempunyai hak untuk diakui oleh negara lain. Tidak ada keharusan untuk mengakui seperti juga tidak ada kewajiban untuk tidak mengakui. Seperti dikemukakan komisi arbritas, konferensi perdamaian mengenai yugoslavia, pengakuan merupakan suatu perbuatan berhati-hati yang dapat dilakukan negara disaat yang dikehendakinya dan dalam bentuk yang ditentukannya secara bebas.

Walaupun masalah pengakuan melibatkan dua aspek, yaitu aspek hukum dan politik tetapi para pakar hukum internasional selalu berusaha untuk menentukan aspek mana yang lebih menonjol dari kedua aspek tersebut. Banyak pula yang mangatakan dan diperkuat oleh praktek negara bahwa pengakuan lebih bersifat politik yang mempunyai akibat hukum. Disamping itu, dalam hukum internasional masih belum ada kesepakatan untuk menentukan apakah suatu negara sudah lahir dan apakah harus mengakuinya. Selain itu, hukum internasional tidak mungkin sepenuhnya mengatur hubungan antara dua negara apabila yang satu belum mengakui yang lain.

Pengakuan sebagai suatu istilah meliputi bermacam-macam situasi fakta yang minta diakui oleh negara-negara lain misalnya lahirnya negara baru, perubahan pemerintahan di luar kerangka konstitusional, perubahan wilayah terutama sebagai akibat pengguanaan kekerasan pihak-pihak pada perang saudara dan lain-lain. Persoalannya dalam semua situasi fakta ini ialah suatu kekuasaan pemerintah merasa diri mempunyai wewenang atas penduduk wilayah tertentu, sedangkan negara-negara lain dihadapkan pada pilihan untuk mengakui atau tidak mengakui tindakan-tindakan tersebut. Kalau diakui, akan ada akibat hukum antara kedua pihak, sedangkan pertimbangan yang mendahului pertimbangan tersebut seing bersifat politik. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa pengakuan merupakan perbuatan politik dimana suatu negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut. Recognition is a political act with legal consequenses dan karena itu campuran antara unsur-unsur politik dan hukum ini telah menyebabkan topik pengakuan merupakan hal yang cukup rumit dalam studi hukum internasional.

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada 22 April 2010 in Tanpa Nama

 

3 responses to “Pengakuan Negara

  1. mobil88

    22 April 2010 at 12:17

    Artikel dalam blog Anda menarik dan inspiratif, sepertinya perlu lain waktu untuk berkunjung, siapa tahu ada info lain yang berarti…..
    Salam hangat dari http://mobil88.wordpress.comπŸ˜€

     
    • mas niam

      22 April 2010 at 12:22

      terimakasih…
      semoga membantu….πŸ˜‰

       
  2. bisma

    27 November 2010 at 17:04

    mas niam,, tulisane apik,,,

    ak ijin simpen,,

    kalo boleh juga saya pake buat source paper saya,,,

    trimssπŸ™‚

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: