RSS

Individu Internasional

22 Apr

Kedudukan individu-individu dalam orde yuridik internasional telah menyebabkan terjadinya perdebatan doktrinalyang cukup hangat. Ada yang menyatakan seperti prof. Georges scelle, bahwa masyarakat internasional pada hakikatnya adalah masyarakat individu yang diatur secara langsung oleh hukum internasional, bertentangan dengan anggapan bahwa individu tidak mempunyai tempat dalam orde yuridik internasional. Sehingga untuk mengetahui mana yang benar natara kedua pandangan ini tidaklah mudah karena hukum internasional tidak mempunyai kejelasan mengenai hal tersebut.

Tidaklah disangsikan bahwa individu-individu mempunyai kepentingan terhadap sejumlah besar ketentuan-ketentuan hukum internasional, baik dalam bentuk manfaat yang diperolehnya maupun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Tetapi itu tidak dapat berakibat bahwa individu-individu merupakan subjek hukum internasional, karena pada umumnya negara bertindak sebagai layar antara individu-individu hukum intenasional.

Secara prinsip merupakan tugas negara bahwa para individu tunduk pada yurisdiksinya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berasal dari hukum internasional. Sbealiknya sangat jarang bahwa individu-individu secara langsung mendapatkan manfaat yang diberikan norma-norma tertentu hukum internasional tanpa perantara negara dari individu yang bersangkutan. Namun, setelah berakhirnya perang dunia I, kategori individu tertentu diberi hak secara langsung untuk mengajukan tuntutan kepada negaranya melalui negaranya untuk menuntut negara asing di peradilan internasional.

Pengakuan secara terbatas terhadap individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan yang nyata sesudah perang dunia II. Dalam kerangka konstitusi regional, konvensi eropa mengenai hak-hak asasi manusia tahun 1959, perjanjian roma tahun 1957 dan pada tingkat universal dengan diterimanaya the international convennant on civil and political rights (ICPR) dan the international convennant on economic and social cultural rights (ICES) di tahun 1966 teah meningkatkan status individu yang bukan hanya sebagai objek tetapi juga dalam hal-hal tertentu sebagai subjek hukum internasional.

Peningkatan status individu ini makin lama makin bertambah nyata setelah terjadinya pembunuhan massal, perbuatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran berat HAM lainnya di berbagai tempat di dunia. Kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan perbuatan genosida yang terjadi di negara eks yugoslavia dari tahun 1992-1999 yang menewaskan sekitar 200.000 orang, kejahatan yang terjadi di kamboja selama rezim pol pot dari tahun 1975-1979 yang menelann korban sekitar 1.700.000 orang dan pembantaian suku minoritas tutsi oleh suku mayoritas hulu di rwanda yang menelan korban sekitar 800.000 jiwa di tahun 1994 telah memperkuat tekad masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tegas dan menghukum para pelaku berbagai kejahatan kemanusiaan tersebut. Untuk itu telah dibentuk mehkamah kriminal yugoslavia, mahkamah kriminal rwanda, sierra leone dan kamboja untuk emngadili dan menghukum para pejahat kemanusiaan tersebut. Lahirnya mahkamah pidana internasional melalui statuta roma bulan juli 1998 yang dapat mengadili para pelaku genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bukti nyata bahwa pada kasus-kasus tertentu individu-individu pun telah dianggap subjek hukum internasional.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 22 April 2010 in Tanpa Nama

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: