RSS

persoalan pengakuan negara

04 Mei

pengakuan negara dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan masalah hukum dan politik. dalam masalah pengauan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering memengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. kesulitan juga berasal dari fakta bahwa hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara lain atau suatu pemerintahan tidak mempunyai hak untuk diakui oleh negara lain. tidak ada keharusan untuk mengakui seperti juga tidak ada kewajiban untuk tidak mengakui. seperti dikemukakan komisi arbritasi, konferensi perdamaian mengenai yugoslavia,

pengakuan merupakan suatu perbuatan berhati-hati yang dapat dilakukan negara disaat yang dikehendakinya dan dalam bentuk yang ditentukannya secara bebas.

walaupun masalah pengakuan melibatkan dua aspek yaitu aspek hukum dan poltik tetapi para pakar hukum internasional selalu berusaha untuk menentukan aspek mana yang lebih menonjol dari kedua aspek tersebut. banyak yang berpendapat bahwa pengakuan merupakan suatu perbuatan hukum namun banyak pula yang mengatakan dan diperkuat oleh praktek negara bahwa pengakuan lebih bersifat politik yang mempunyai akibat hukum. disamping itu, dalam hukum internasional masih belum ada kesepakatan untuk menentukan apakah harus mengakuinya. selain itu, hukum internasional tidak mungkin sepenuhnya mengatur hubungan antara dua negara apabila yang satu belum mengakui yang lain.

pengakuan sebagai suatu istilah meliputi bermacam-macam situasi fakta yang minta diakui oleh negara-negara lain misalnya lahirnya negara baru, perubahan pemerintahan di luar kerangka konstitusional, pihak-pihak pada perang saudara dan lain-lain. persoalannya dalam semua situasi fakta ini adalah suatu kekuasaan pemerintah merasa diri mempunyaiu wewenang atas penduduk wilayah tertentu, sedangkan negara-negara lain dihadapkan pada pilihan untuk mengakui natau tidak mengakui tuntutan tersebut. kalau diakui, akan ada akibat hukum antara kedua belah pihak, sedangkan pertimbangan yang mendahului pengakuan tersebut sering bersifat politik. karena itu dapatlah dikatakan bahwa pengakuan merupakan perbuatan politik dimana suatu negara menunjukkan kesediannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut. recognition is a political act with legal consequences dan karena itu campuran antara unsur-unsur politik dan hukum ini telah menyebutkan topik pengakuan merupakan hal yang cukup rumit dalam studi hukum internasional.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 4 Mei 2009 in Tak Berkategori

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: