RSS

sejarah perkembangan diplomatik 3

28 Apr

hukum diplomatik telah mencatat kemajuan lebih lanjut dengan secara khusus melalui sebuah konvensi, suatu kewajiban yang penting bagi Negara penerima untuk mencegah setiap serangan yang ditujukan kepada seseorang, kebebasan, dan kehormatan para diplomat, serta untuk melindungi gedung perwakilan diplomatic.

Dalam sidangnya yang ke-24 pada 1971, sehubungan dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan terhadap misi diplomatic, termasuk juga para diplomatnya, dan perlunya untuk menghukum para pelanggar, majelis umum PBB telah meminta komisi hukum internasional mempersiapkan draft artikel mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang ynag dilindungi oleh hokum internasional.

Konvensi new york mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional dilindungi, termasuk para diplomat 1973 ini akhirnya telah disetujui oleh majelis umum PBB di new york pada 14 desember 1973, dengan resolusi 3166 (XXVII). Konvensi ini kemudian diberlaukan pada 2 febuari 1977, dan sekarang telah tecatat sekitar 79 negara yang sudah menjadi anggotanya.

Konvensi mengenai keterwakilan negara dalan hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal.

Konvensi ini dikenal sebagai konvensi wina 1975 yang juga merupakan sumbangan yang penting bagi pengembangan kodifikasi hukum diplomatik. Urgensi perumusan konvensi sebenarnya disorong oleh adanya situasi dimana pertumbuhan organisasi internasional begitu cepat, baik jumlahnya maupun lingkup masalah hukumnya yang timbul akibat hubungan negara dengan organisasi internasional.

Perumusan konvensi tersebut tidak seperti dalam konvensi wina 1961 karena melibatkan tiga aspek subjek hukum, yaitu bukan hanya organisasi internasional dan negara-negara anggotanya, melainkan juga negara tuan rumah tempat markas besar organisasi itu berada. Situasi yang sangat komplek seperti ini benar-benar memerlukan hak dan kewajiban dari para pihak yang sangat adil dan memadai.

Sejak dimajukannya masalah ini kepada komisi hukum internasional untuk pertama kalinya pada 1958, barulah pembahasan secara substantif dapat dilakukan pada 1968, di mana reporter khusus yang ditugasi untuk menangani masalah ini dapat melaporkan tentang draft articles yang lengkap dengan komentar mengenai status hukum bagi wakil-wakil negara dalam organisasi internasional.

Komisi hukum internasional kemudian menyetujui draft articles sebanya 21 pasal dengan komentar mengenai ruang lingkup dan hal-hal lainnya yang menyangkut draft articles secara keseluruhan, termasuk perwakilan tetap pada organisasi internasional secara umum.

Selama 1969 dan 1970, setelah melanjutkan pembahasan mengenai topik tersebut, komisi hukum internasional telah menyetujui draft articles lagi tentang kekebalan, keistimewaan, dan fasilitas diplomatik bagi perwakilan diplomatik bagi perwakilan tetap, termasuk kedudukan, kekebalan, keistimewaan dan kemudahan bagi perwakilan peninjau tetap, serta delegasi ke berbagai badan dan konferensi. Dala perkembangannya terdapat permasalahan baru dalam persidangan 1971 di mana telah dimajukan tiga masalah, yaitu:

  1. Dampak yang mungkin terjadi dalam keadaan yang luar biasa seperti tidak adanya pengakuan, putusnya hubungan diplomatik, dan konsuler, atau adanya pertikaian bersenjata di antara anggota-anggota organisasi internasional sendiri;
  2. Perlu dimasukkannya ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa; dan
  3. Delegasi peninjau dari negara-negara ke berbagai badan dan konferensi.

Akhirnya pada 1972 majelis umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi internasional sesegera mungkin. Kemudian pada 1973, majelis umum memberikan waktu agar konferensi semacam itu diberlakukan pada permulaan tahun 1975 di wina.

Konferensi PBB mengenai keterwakilan negara-negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal telah diselenggarakan di wina, austria sejak 4 febuari-14 maret 1975 yang dihadiri oleh 81 negara, 2 negara peninjau, 7 badan khusus, 3 organisasi antarpemerintah, dan 7 wakil dari organisasi pembebasan nasional yang dilakukan oleh organisasi persatuan afrika atau liga arab. Konferensi kemudian menyetujui konvensi tersebut yang terdiri dari 92 pasal dan terbuka untuk penandatanganan sejak 14 maret 1975 s.d. 30 april 1975 di kementrian luar negeri austria, kemudian diperpanjang s.d. 30 maret 1976 di PBB new york.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada 28 April 2009 in Tak Berkategori

 

Tag:

One response to “sejarah perkembangan diplomatik 3

  1. Denny Neonnub

    2 April 2011 at 17:05

    Thx buat infonya…

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: