RSS

lingkup hubungan diplomatik

28 Apr

Dalam perkembangannnya, sebagaimana diutarakan di muka bahwa dewasa ini Indonesia telah memainkan peranan diplomasi dengan model diplomasi multitrack, untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik luar negeri indonesia. Dengan kata lain, diplomasi juga dapat dujalankan oleh siapa saja, (oleh para pedagang, pengusaha, ilmuwan, politisi, para pejabat daerah, mahasiswa, ORNOP atau NGO’s indonesia, wisatawan dan sebagainya). Tentunya diplomasi multitrack dimaksud harus sejalan dan bersinergis dengan kebijaksanaan politik luar negeri satu pintu one door policy dalam hbungan luar negeri.

Sehubungan dengan itu, hukum diplomatik mempunyai lingkup yang lebih luas lagi, bukan hanya mencakup hubungan diplomatik, tetapi juga hbungan konsuler dan perwakilan negara-negara pada organisasi internasional, khususnya organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab dan keanggotaannya yang bersifat universal. Oleh karena itu, khususnya untuk indonesia, materi muatan hukum diplomatik ini dapat meluas hingga mencakup ketentuan-ketentuan berikut:

Hubungan luar negeri dalam bidang tertentu, antara lain:

  1. Kerjasama kota/provinsi kembar (sister city);
  2. Kerjasama dengan NGO’s luar negeri;
  3. Pendirian lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, atau badan lainnya di luar negeri;
  4. Pendirian perhimpunan persahabatan di luar negeri;
  5. Pengamanan misi diplomatik/konsuler; dan
  6. Kegiatan jurnalistik bagi wartawan asing.

Masalah keprotokolan dan kekonsuleran, seperti:

  1. Perlindungan kepentingan WNI dan badan hukum indonesia di luar negeri;
  2. Penanganan WNA yang terlibattindak pidana indonesia;
  3. Penanganan pencari suaka, pengungsi dan imigran gelap dari luar negeri;
  4. Pelayanan fasilitas diplomatik;
  5. Pelayanan keprotokolan kunjungan pejbat asing ke daerah dan pejabat daerah ke luar negeri; dan
  6. Pelayanan kekonsuleran.

Hal-hal khusus seperti:

  1. Hubungan luar negeri republik indonesia-israel; dan
  2. Hubungan luar negeri RI-cina taipei (taiwan);
  3. Dan lain sebagainya.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa hukum diplomatikadalah himpunan peraturan-peraturan, asas-asas, dan ketentuan-ketentuan tentang fasilitas, hak-hak istimewa, dan kekebalan diplomatik sebagai bagian dari hukum internasional yang paling mapan, dan sudah lama berkembang dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat antarbangsa.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 28 April 2009 in Tak Berkategori

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: