RSS

Daya ikat suatu resolusi

28 Apr

Adanya daya pengikat bagi suatu resolusi memang masih belum jelas batasannya. Yang menjadi persoalan adalah apakah suat resolusi yang disetujui oleh mayoritas negara-negara anggota mempunyai daya pengikat? Padahal majelis umum PBB bukanlah badan yang berwenang menciptakan hukum. Resolusi yang dihasilkan dengan jalan biasa tidak akan menjadikan, merumuskan, atau mengubah resolusi itu menjadi hukum internasional, baik secara maju maupun surut.

Di dalam hal-hal yang luar biasa dimana resolusi majelis umu PBB dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum internasional, dapat dianggap mempunyai kekuatan yang mengikat jika resolusi itu benar-benar memperoleh dukungan secra universal, atau jika mejalis umu PBB mempunyai maksud untuk menyatakan resolusi itu menciptakan hukum atau kenyataannya sebagai hukum, dan jika isi resolusi itu tercermin di dalamnya kebiasaan-kebiasaan umum yang diakui oleh negara-negara merdeka dan berdaulat. Sebagai contoh dapat diambil dari resolusi majelis umum PBB 3166 (XXVII) yang memuat

Konvensi mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang ditujukan kepada orang-orang yang secara internasional dilindungi, termasuk pejabat diplomatik. (convention on the prevention and punishmany of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents 1973).

Demikian uresolusi majelis umum PBB secara konsensus pada 17 desember 1979 mengenai konvensi internasional untuk melawan penyanderaan yang merupkan lampiran resolusi tersebut.

Persetujuan maupun penerimaan resolusi secara consensus oleh semua anggota majelis umum PBB pada hakikatnya dapat merupakan suatu proses transisi dan langkah pertama kea rah terciptanya suatu aturan baru dalam hukum konvensional, apalagi jika resolusi atau deklarasi itu menyangkut prinsip-prinsip umum hukum internasional, dapat mendorong perkembangan kemajuan hukum internasional dalam usaha kodifikasi aturan-aturan kebiasaan internasional.

Mengenai kebiasaan internasional (international custom) sendiri sebagaimana diformulasikan dalam pasal 38 ayat (1,b) statute ICJ, dianggap sebagai kenyataan dari praktik-praktik umum yang diterim sebagai hokum. Namun, dasar hokum dari kebiasaan internasional ini sebelumnya banyak menimbulkan perdebatan, terutama bagi Negara-negara yang baru merdeka. Ketika masalah ini diperdebatkan di komite hukum internasional dan di komite VI, telah disepakati bersama bahwa:

a general recognition among states of a certain practice as obligatory, the emergences of a principle or rule of customary international law would seem to require presence of the following elements:

  1. Concordant practice by a number of states with reference to a type of situation failing within the domain of international relations;
  2. Continuation or repetition of the practice over the considerable period of time;
  3. Conception that the practice is required by, or consistent, with, prevailing international law;
  4. General acquience in the practice by other states.”

Disamping kebiasaan dan perjanjian yang keduanya dapat merupakan sumber utama hokum diplomatik, masih ada sumber lainnya yang bersifat subsider, seperti prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh Negara-negara dan keputusan pengadilan. Khusus mengenai keputusan pengadilan ini pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, kecuali bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, enam keputusan mahkamah internasional pada 24 mei 1980, dalam kasus yang menyangkut staf perwakilan diplomatik dan konsuler amerika serikat di Teheran yang dengan perbandingan suara 13 menyetuji dan 2 menolak telah memutuskan:

..that the Islamic republic of iran, by the conduct which the court has set out in this judgement, has ciolated in several respect, and is still violating obligations owned by it to the united states of America uner international convention in force between the two countries as well as under long established rules of general international law.”

Kemudian perlu ditambahkan disini bahwa pendapat para ahli hukum ternama dari berbagai bangsa yang diterima menjadi anggota komisi hukum internasional bertambah wibawanya sebagai sumber subsider apabila ia bertindak di dalam fungsinya secara langsung berkaitan dengan suatu persoalan hukum internasional yang dicari penyelesaiannya. Dalam hal ini tidak dapat pula diabaikan usaha-usaha pakar hukum internasional di bidang kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang dilakukan di bawah naungan organisasi non pemerintah (non government organizations= NGO’s) dan ICRC (international committee of red cross), dan lain sebagainya.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 28 April 2009 in Tak Berkategori

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: