RSS

Persona non grata

16 Apr

Pasal 9 konvensi wina berisikan ketentuan-ketentuan mengenai persona non grata. Negara penerima setiap waktu dan tanpa penjelasan memberitahu bahwa kepala perwakilan atau salah seorang anggota staf diplomatiknya adalah persona non grata. Dan karena itu harus ditarik kembali atau mengakhiri tugasnya di perwakilan. Selanjutnya, juga dinyatakan bila negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas melaksanakan kewajibannya maka negara penerima dapat menolak untuk mengakui pejabat tersebut sebagai anggota perwakilan.

Sesuai praktik yang sudah lama belaku, pemerintah negara penerima dapat menyatakan seorang diplomat persona non grata dan sebagai akibatnya diplomat tersebut harus meninggalkan negara akreditasi. Pernyataan persona non grata dikeluarkan oleh negara setempat bila keberadaan seorang diplomat tidak bisa ditolerir lagi sebagai akibat dari sikap atau perbuatannya yang tidak dapat diterima. Tindakan persona non grata ini biasanya dilakukan terhadap diplomat yang terbukti melakukan kegiatan spionase, melindungi agen-agen rahasia asing dan membiarkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas perwakilan, melindungi orang-orang yang dikenai hukuman, mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, melakukan penyelundupan, atau membuat pernyataan-pernyataan yang merugikan negara setempat.

Dalam praktiknya, pernyataan persona non grata ini sering terjadi dan disalah gunakan oleh banyak negara. Dalam era perang dingin, suatu negara dapat saja mempersona non grata kan seseorang atau beberapa diplomat tanpa alasan yang jels karena sekedar pembalasan terhadap tindakan persona non grata yang dilakukan terhadap diplomatnya di negara lain.

Mengenai kebijakn persona non grata ini terjadi perdebatan yang panjang apakah suatu negara berkewajiban memberikan alsan bagi pengusiran seorang diplomat. Negara yang diplomatnya diusir selalu meminta penjelasan dan karena penjelasan itu selalu tidak memuaskan, negara tersebut mengambil tindakan yang sama. Akhirnya, konvensi wina dapat mengakhiri perdebatan tersebut dan seperti yang disebutkan dalam pasal 9 bahwa negara penerima dapat menyatakan persona non grata tanpa harus memberikan penjelasan ke negara pengirim.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 16 April 2009 in Tak Berkategori

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: