RSS

Penunjukkan kepala perwakilan

15 Apr

Pengangkatan seorang duta besar biasanya dilakukan atas naa kepala Negara. Calon-calon duta besar diajukan oleh menteri luar negeri kepada kepala negara untuk mendapat persetujuannya. Cara pemilihan calon-calon tidak selalu sama bergantung pada sistem dan praktik berlaku bagi suatu negara. Dapat terjadi pemilihan calon ditntukan oleh kabinet atau hanya oleh kementerian luar negeri saja setelah memperhatikan berbagai faktor. Di amerika serikat pengangkatan seorang duta besar harus mendapat persetujuan dari senat.

Selanjutnya, menurut pasal 29 undang-undang no. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara. Seperti juga praktik di negara-negara lain seorang duta besar mewakili negara dan bangsa serta menjadi wakil pribadi presiden di suatu negara atau pada suatu organisasi internasional.

Dalam hubungannya dengan pengankatan duta besar indonesia, sesuai pasal 13 ayat 2 tentang perubahan pertama undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa dalam hal mengangkat duta, presiden mempertimbangkan dewan perwakilan rakyat. Bila pengangkatan seorang calon duta besar telah diputuskan, namanya segera diajukan kepada pemerintah negara penerima melalui kedutaan besar negara pengirim untuk mendapatkan agrément. Permintaan agrément kepada pemerintahan suatu negara dilakukan secara konfindensial mengingat kemungkinan ditolaknya calon yang diajukan.

Negara penerima berhak menerima seorang calon apakah didasarkan atas perilaku atau kebijakan profesionalnya di masa lalu. Dapat terjadi bahwa seorang calon duta besar mempunyai sikap dan pandangan yang tidak bersahabat terhadap negara penerima dan dalam hal ini pencalonannya dapat ditolak. Demikian juga halnya apabila calon tersebut terlibat dalam kegiatan -kegiatan yang anti negara setempat. Bila ditolak, negara penerima tidak harus memberikan alasan mengenai penolakan tersebut. Biasanya, penolakan itu bukan dalam bentuk komunikasi resmi, tetapi hanya dalam bentuk isyarat secara halus. Penolakan secara resmi dihindarkan untuk tidak menyinggung kehormatan negara pengirim. Banyak contoh penolakan yang terjadi seperti:

Penolakan yunani pada tahun 1977 terhadap Mr. William schaufele sebagai duta besar amerika serikat karena ucapannya waktu dengar pendapat di komite luar negeri senat mengenai sengketa antara yunani dan turki tentang laut aegean.

Penolakan iran pada bulan juni 1979 terhadap calon duta besar amerika serikat walter culter, yang dituduh mencampuri urusan dalam negeri zaire waktu bertugas di negara tersebut. Penolakan afghanistan pada bulan juli 1982 terhadap calon kuasa usaha amerika serikat archer k. Blood dengan alasan waktu bertugas di new delhi dia mengadakan kontak-kontak dengan orang-orang afghanistan yang bermusuhan dengan pemerintah pada waktu itu. Penolakan kuwait pada bulan agustus 1983 terhadap calon duta besar amerika serikat brandon h. Grove karena sebelumnya bertugas di israel sebagai konsul jenderal di jerusalem, kota yang dituntut israel sebagai ibukotanya. Jadi penolakan penempatan seorang duta besar mempunyai alasan yang berbeda-beda, bergantung pada penilaian sepihak negara penerima. Bila terjadi penolakan, itu didasarkan atas latar belakang duta besar dan bukan karena sengketa negara.

Disamping itu, agrément dapat dicabut setelah diberikan dengansyarat bahwa duta besar yang bersangkutan belum tiba di negara penerima. Andaikata sudah sampai, negara penerima dapat menyatakan duta besar tersebut persona non grata atau meminta dia segera kembali pulang. Walaupun pada bulan mei 1979, pemerintah iran telah memberikan agrément kepada duta besar amerika yang baru, meminta agar kedatangannya diundur dan selanjutnya meminta pengangkatan ditarik kembali. Alasannya adalah diterimanya resolusi oleh amerika serikat mengenai laporan tentang pengadilan rahasia dan eksekusi sumir oleh peradilan-peradilan revolusioner iran. Pemerintah amerika serikat menerima permintaan tersebut, tetapi ditegaskannya bahwa sikap seperti itu tidak konstruktif bagi hubungan kedua negara. Contoh lain ialah pada tahun 1968 raja faisal menarik agrément atas pengangkatan sir horace philips dari inggris sebagai duta besar untuk saudi arabia dengan alasan bahwa ia keturunan yahudi.

Dalam kasus letnan jenderal mantiri calon duta besar indonesia untuk australia, keadaannya cukup berbeda. Pemerintah australia telah memberikan agrément kepada jenderal mantiri pada tanggal 31 mei 1995. pemerintah indonesia pada tanggal 6 juli 1995 akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pencalonan jenderal tersebut karena adanya keberatan sejumlah anggota parlemen australia yang didasarkan atas sikap jenderal tersebut di masa lalu dalam masalah timor timur. Jadi, dalam kasus jenderal mantiri ini masalahnya bukan penarikan agrément, tetapi keputusan sepihak dari indonesia untuk tidak melanjutkan penunjukannya sebagai duta besar RI di australia mengingat tidak kondusifnya suasana setempat.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 15 April 2009 in Tak Berkategori

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: