RSS

UU no.37 tahun 1999

14 Apr

intensitas kerjsama antara indonesia dengan negara-negara lain, baik bilateral maupun multilateral, dalam rangka pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri semenjak beberapa dekade ini mengalami peningkatan yang sangat cepat. meningkatnya hubungan dan kerjasam tersebut, memerlukan adanya pengaturan-pengaturan mengenai kegiatan hubungan luar negeri yang jelas, terkoordinasi dan terpadu serta mempunyai kepastian hukum

disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. dengan demikian, keberadaan suatu undang-undang tentang hubungan luar negeri yang mengatur secara menyeluruh dan terpadu megenai kegiatan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri menjadi penting, terutama setelah indonesia meratifikasi konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik, konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler, dan konvensi tentang misi-misi khusus 1969.

agar tercapai hasil yang meksimal dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang melibatkan berbagai lembaga dan instansi pemerintah beserta perangkatnya, diperlukan adanya koordinasi antar departemen dan perwakilan RI dengan departemen luar negeri . dengan demikian, RUU tentang hubungan luar negeri bertujuan untuk memberikan landasan hukum terhadap aspek koordinasi dimaksud.

setelah melalui konsultasi yang luas, rancangan undang-undang tentang hubungan luar negeri disampaikan pemerintah kepada DPR-RI pada tanggal 6 april 1999. setelah pembahsan yang sangat menarik, DPR menyetujui ditetapkannya RUU tersebut sebagai undang-undang tentang hubungan luar negeri. kemudian presiden RI menetapkan undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri pada tanggal 14 september 1999.

undang-undang tersebut terdiri dari 10 bab dan 40 pasal dan antara lain sebagai berikut:

Bab I : ketentuan umum

Dalam bab I mengenai ketentuan umum antara lain dijelaskan bahwa politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum intermasional lainnya dalam rangka menhadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional (pasal 1)

Dengan adanya definisi yang jelas ini tidak boleh lagi ada keraguan mengenai apa sebenarnya yang disebut politik luar negeri, tujuan yang ingin dicapai dengan siapa hubungan luar negeri itu dilaksanakan. Dengan jelas pula ditunjukka bahwa politik luar negeri itu diselenggarakan oleh indonesia sebagai subjek hukum internasional dengan subjek-subjek hukum lainnya dan bukan dengan entitas-entitas yang bukan subjek hukum.

Disamping itu juga ditegaskan bahwa hubungan luar negeri didaarkan pada pancasila, UUD 1945, dan GBHN dan politik luar negeri indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip yang dianut selama ini tetap dijadikan landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri indonesia walaupun telah terjadinya perubahan-perubahan lingkungan yang mendasar ataupun juga pergantian pemerintahan dalam negeri.

Bab II : penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri

Bab ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Di dalam bab ini dimuat pula ketentuan tentang kemungkinan pengangkatan pejabat departemen atau instansi teknik pada perwakilan RI di luar negeri guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab instansi dan departemennya. Disamping itu, diatur pula mengenai pembukaan atau pemutusan hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara lain, pembukaan dan penujtupan kantor perwakilan RI serta perihal keanggotaan dalam organisasi internasional, dan pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian.

selain iti diatur pula hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pendirian lembaga kebudayaan dan/atau badan promosi indonesia di luar negeri dan pendirian lembaga kebudayaan asing atau lembaga kerjasama asing di indonesia.

pendirian lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, serta lembaga atau badan kerja sama antara masyarakat indonesia dan masyarakat negara asing yang bersangkutan merupakan salah satu bentuk hubungan luar negeri antar masyarakat. lembaga atau badan indonesia-asing semacam itu sudah ada dan mungkin patut dilihat secara positif, karena merupakan hasil prakarsa kalangan masyarakat sendiri guna membina dan memupuk saling pengertian, persahabatan dan kerjasama antar bangsa.

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri ditegaskan bahwa kewenangan di bidang tersebut berada di tangan presiden yang mempunyai wewenang menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (pasal 6 ayat 1). presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri kepada menteri luar negeri (pasal 6 ayat 2). apabila dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri terdapat penyimpangan-penyimpangan maka menteri luar negeri dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu (pasal 6 ayat 3).

mengenai tata cara pembukaan hubungan diplomatik dan konsuler maupun pembukaan perwakilan diplomatik atau konsuler seperti tertera dalam pasal 9 merupakan penegasan dari pasal 2 konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

pengiriman pasukan atau misi perdamain ditetapkan oleh presiden dengan memperhatikan pendapat DPR (pasal 10).

bab iii : pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional

dalam bab ini terdapat norma baru yaitu lembaga negara dan lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen yang mempunyai rencana membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan menteri luar negeri (pasal 13).

ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang (pasal 15). sehubungan itu direktorat perjanjian internasional, departemen luar negeri, sudah lama menyiapkan rancangan undang-undang mengenai hal tersebut dan setelah diterima DPR, menjadi undang-undang no. 24 tahun 2000.

bab iv : kekbalan, hak istimewa, dan pembebasan

sebelum dibuatnya instrumen-instrumen internasional tentang pemberian kekebalan dan hak-hak istimewa kepada perwakilan-perwakilan dan staf perwakilan diplomatik, konsuler dan organisasi internasional atau para petugas misi khusus dalam hubungan internasional, pemberian kekebalan, dan hak istimewa kepada perwakilan, staf atau petugas tersebut sudah merupakan praktik yang dianut sejak lama oleh masyarakat internasional, sesuai dengan asas-asas hukum dan kekebalan internasional (pasal 16).

disamping berdasarkan atas kebiasaan internasional serta instrumen-instrumen internasional tentang kekebalan dan hak-hak istimewa, pemberian kekebalan dan hak-hak istimewa kepada perwakilan, staf atau petugas termaksud diatas, juga dapat diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, yang biasanya bersifat melengkapi atau menambah ketentuan-ketentuan instrumen-instrumen internasional yang bersangkutan dan memperluas lingkup berlakunya. kebijakan demikian merupakan diskresi negara yang bersangkutan.

Bab V : perlindungan kepada warga Negara indonesia

Bab ini mengatur antara lain penegasan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara indonesia atau badan hukum indonesia (pasal 18).

Dasar pemberian perlindunga tersebut adalah kewajiban perwakilan RI untuk memupuk persatuan dan kerukunan sesama WNI di luar negeri dan pemberian pengayoman bagi WNI dan badan hukum indonesia di luar negeri (pasal 19).

Bab ini juga menetapkan kewajiban perwakilan RI untuk membantu menyelesaikan persengketaan yang timbul antar sesama WNI atau badan hukum indonesia di luar negeri (pasal 20), memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI di luar negeri yang terancam bahaya nyata (pasal 21), tentang perang atau pemutusan hubungan diplomatik (pasal 22).

Selain itu, juga dimuat hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kekonsuleran yang harus dilakukan oleh perwakilan RI terhadap hal-hal dimaksud (pasal 24).

Bab VI : pemberian suaka dan masalah pengungsi

Bab ini menetapkan pejabat yang berwenang untuk memutuskan pemberian suaka dan dasar pemberian suaka kepada orang asing serta pejabat yang berwenang menetapkan kebijakan mengenai masalah pengungsi. Disamping itu, bab ini juga menetapkan akan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang memuat pokok-pokok kebijakan mengenai masalah penungsi.

Indonesia akhirnya secara formal yuridik mengakui bahwa mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dai negara lain merupakan salah satu hak asasi setiap orang (lihat ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tanggal 13 november 1998, piagam hak asasi manusia, pasal 24).

Sehubungan dengan itu kewenangan pemberian suaka berada pada presiden (pasal 25 ayat 1), dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam keputusan presiden (pasal 25 ayat 2). Disamping itu, presiden menetapkan kebijaksanaan masalah pengungsi dengan memperhatikan pertimbangan menteri (pasal 27).

Bab VII : aparatur hubungan luar negeri

Bab ini antara lain mengatur kewenangan menteri luar negeri dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam koordinasi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Selain itu, dimuat pula beberapa ketentuan yang berkaitan dengan status dan fungsi aparatur pelaksananya, pengaturan tentang duta besar LBBP, kemungkinan pengangkatan pejabat lain setingkat duta besar seperti duta keliling, dan status kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pejabat dinas luar negeri (PDLN), demikian juga prosedur penugasan PDLN.

Bab ini memuat pula ketentuan tentang kemungkinan perangkapan jabatan fungsional dan struktural oleh PDLN, prosedur pengangkatan dan penempatan PDLN di luar negeri, serta hak dan kewajiban PDLN.

Bab VIII : pemberian dan penerimaan surat-surat kepercayaan

Dalam pemberian dan penerimaan surat-surat kepercayaan seperti dimuat dalam pasal-pasal 35, 36, 37, UU hanya mengukuhkan praktik yang berlaku yaitu presiden memberikan surat kepercayaan kepada duta besarnya di indonesia. Demikian juga presiden menandatangani surat tauliah konsul jenderal dan konsul Indonesia serta mengeluarkan eksekuatur bagi para konsul jendral atau konsul asing untuk memulai tugasnya di Indonesia.

Demikianlah sebagaimana dilihat, UU nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri ini hanya berisikan ketentuan-ketentuan pokok saja, sedangkan perinciannya akan diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden dan keputusan menteri luar negeri. Walaupun hanya mengatur hal-hal yang pokok, undang-undang ini dapat dijadikan pegangan dan pedoman bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri indonesia dan sekaligus dapat diharapkan untuk mencegah terulangnya kelalaian dan kesalahan yang terjadi di masa lampau.

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada 14 April 2009 in Tak Berkategori

 

Tag:

4 responses to “UU no.37 tahun 1999

  1. koas

    11 Februari 2010 at 08:24

    paling jelek banget……………………………………………………..

     
    • kakniam

      12 Februari 2010 at 11:00

      hehe
      stuju…..

       
  2. kendy

    19 Maret 2011 at 12:37

    sipppppppppppppppp laaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh

     
  3. YANA

    11 Januari 2012 at 09:43

    sNGANT MENBANDU

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: