RSS

non interferensi asean

09 Apr

prinsip tidak mencampuri negara lain atau doctrine of non-interference merupakan salah satu pondasi paling kuat menopang kelangsungan regionalisme asean. dengan berlandaskan pada doktrin ini, asean dapat memelihara hubungan internal sehingga menutup pintu bagi konflik militer antar negara asean. dari sudut pandang negara anggota asean, doktrin ini muncul sebagai bentuk kesadaran masing-masing negara anggota yang pada tingkat domestik masih rentan terhadap ancaman internal berupa kerusuhan hingga kudeta.

ancaman komunis di sebagian negara anggota merupakan alasan dasar mengapa ancaman domestik lebih berat dibandingkan dengan ancaman luar. bukan tidak mungkin bahwa kasus vietnam menjadi pemicu mengapa ancaman internal jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan ancaman luar. vietnam jatuh ke tangan komunis lebih disebabkan lemahnya institusi politik domestik. oleh karena itu, negara-negara asean yang berambisi membangun negara non komunis sepakat agar tidak ada campur tangan dalam urusan negara masing-masing anggota. konsep “ketahanan nasional” merupakan sumbanagn indonesia dalam doctrine of non-interference tersebut. konsep ini memberikan keleluasaan indonesia untuk mengendalikan dan melemahkan gerakan komunis tanpa harus melibatkan campur tangan dari luar.

selanjutnya doctrine of non interference ini menjadi alasan bagi negara anggota asean untuk:

  1. berusaha agar tidak melkukan penilaian kritis terhadap kebijakan pemerintah negara anggota terhadap rakyatnya mesing-masing agar tidak mendesak menjadi penghalang bagi kelangsungan organisasional asean;
  2. mengingatkan negara anggota lain yang melanggar prinsip tersebut;
  3. menentang pemberian perlindungan bagi kelompok oposisi negara anggota lain;
  4. mendukung dan membantu negara anggota lain yang sedang menghadapi gerakan anti-kemapanan.

sebagai konsekuensinya asean berusaha tidak mengeluarkan pernyataan yang sangat kritis terhadap negara anggota lain yang sedang menghadapi persoalan internal. sebagai misal, asean menjuluki rejim pol pot sebagai rejim genocida sekalipun kamboja belum menjadi negara asean. asean juga menahan diri dari kritik pedas terhadap peristiwa people’s power di philipina. sejauh marcos masih berkuasa asean tetap mendukungnya sebagai konsekuensi dari doctrine of non interference. bahkan setelah amerika menarik dukungan terhadap marcos pun asean hanya menyatakan keprihatinan terhadap philipina. prinsip ini ternyata membawa perkembangan yang bagus memungkinkan asean menerima vietnam dan myanmar sebagai bagian daqri asean yang luas.

invasi vietnam ke kamboja tahun 1979 merupakan ujian berat bagi prinsip kedua doctrine of non interference. asean mengingatkan bahwa tindakan vietnam tersebut telah melanggar prinsip non interference. dalam pertemuan menteri luar negeri 9 januari 1979 asean akhirnya mendesak negara-negara asia tenggara agar menjaga kemerdekaan, kedaulatan, dan sistem politik negara lain dan menahan diri agar tidak melakukan campur tangan urusan negara lain serta tidak melakukan tindakan subversif baik secara langsung maupun tidak langsung. penolakan asean terhadap pemberian perlindungan bagi oposan dan perusuh dari negara anggota lain tercermin dari sikap tidak suka yang diperlihatkan oleh pemerintah malaysia dan philipina terhadap pelaksanaan konferensi timor timur di kedua negara tersebut.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 9 April 2009 in Tak Berkategori

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: