RSS

prinsip politik luar negeri indonesia

03 Apr

komitmen indonesia untuk menentang kolonialisme dan imperialisme telah ditegaskan oleh para pemimpin bangsa sejak diraihnya kemerdekaan negara republik indonesia pada tahun 1945. pengalaman masa penjajahan kurang lebih 350 tahun telah mengajarkan kepada bagsa indonesia akan pahitnya hidup dibawah kolonisasi bangsa lain.

namun, kemerdekaan yang diperoleh tidak serta merta menjadikan indonesia sebagai sebuah negara berdaulat. hal ini dikarenakan salah satu syarat terbentukanya yaitu pengakuan internasional, belum diterima indonesia pada saat itu. untuk mengatasi persoalan ini, upaya diplomasi ke berbagai negara menjadi salah satu perjuangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah indonesia ketika itu. untuk mengatasi persoalan ini, upaya diplomasi ke berbagai negara menjadi salah satu perjuangan yang perlu dilakukan pemerintah indonesia ketika itu. selain melalui jalur diplomasi, indonesia juga melakukan upaya lain, yaitu melalui perjuangan fisik senjata. ini dilakukan terutama setelah belanda melancarkan agresi I dan II sebagai bagian dari keinginan negara tersebut untuk menanamkan pengaruhnya dan kembali bercokol di tanah air.

namun, penting untuk dicatat bahwa, upaya indonesia untuk mencari pengakuan internasional tampaknya tidak didukung oleh perkembangan politik internasional yang tengah terjadi. perang dunia II telah menciptakan situasi persaingan yang tajam antara blok barat yang diwakili oleh amerika serikat dan blok timur oleh uni soviet. indonesia sebagai sebuah negara baru yang sedang mancari jati diri, tidak lepas dari sasaran kedua blok tersebut untuk menancapkan pengaruhnya. menurut a.h. nasution, pada saat itu posisi indonesia seakan terjepit. di satu pihak, indonesia merupakan negara baru yang sedang menghadapi persoalan untuk mempertahankan kemerdekaan. namun di pihak lain, di dalam negeri indonesia sedang mengalami tekanan-tekanan berat yang dilancarkan oleh front demokrasi rakyat/ partai komunis indonesia (FDR/PKI) pimpinan mair sjariffudin yang menentang kebijaksanaan pemerintah indonesia. menurut pandangan FDR/PKI, “pertentangan yang ada antara blok amerika dan blok muni soviet, jadi revolusi indonesia adalah bagian dari revolusi dunia, maka indonesia haruslah berada di pihak uni soviet, barulah benar”.

selain itu, memang harus diakui bahwa pada saat itu politik luar negeri indonesia belum menjadi perhatian utama para pemimpin bangsa. kondisi ini bisa dimengerti, karena indonesia pada masa revolusi masih didera oleh berbagai persoalan domestik dan bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih dari tekanan belanda. berbagai persoalan domestik yang dihadapi, antara lain nerkaitan dengan persoalan keadaan ekonomi yang buruk dan terjadinya berbagai pemberontakan di daerah-daerah.

namun, dalam situasi berat dan terjepit diantara persaingan ketat dua blok kekuatan adidaya tersebut diatas, pemimpin bangsa indonesia saat itu berani untuk menunjukkan sikap dan orientasi politik luar negerinya yang independen. indonesia berpendapat bahwa timbulnya blok-blok raksasa di duni ini dengan persekutuan-persekutuan militernya tidak akan menciptakan perdamaian malah sebaliknya akan merupakan benih-benih ancaman terhadap perdamaian. sikap tersebut dibuktikan oleh muhammad hatta dalam pidatonya berjudul “mendayung antara dua karang” yang merupakan penjelasan pertama kali tentang politik bebas aktif dan dinyatakan di depan badan pekerja KNIP pada 2 september 1948, yaitu:

apakah bangsa indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan harus memilih saja antara pro-rusia dan pro amerika? apakah tidak ada pendirian lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita bangsa? pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil adalah supaya indonesia jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan ia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri… Politik republik indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang kita hadapi… garis politik indonesia tidak dapat ditentukan oleh halu an politik negara lain yang berdasarkan kepentingan negara itu sendiri.

Didalam pernyataan diatas, sesungguhnya telah termuat dasar dari prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri indonesia, meskipun hatta tidak secara definitif menyebut istilah ‘bebas aktif’. Politik luar negeri yang bebas aktif mengandung dua unsur fundamental yaitu, “bebas” dan “aktif”. Menurut hatta, dalam konteks kondisi pertentangan antara dua blok, politik “bebas” berarti indonesia tidak berada dalam kedua blok dan mempunyai jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan istilah “aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. Dalam arti lebih luas, bebas berarti menunjukkan tingginya nasionalisme dan menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan indonesia.

Dikarenakan sikap indonesia tersebut diatas, politik luar negeri indonesia kerap disebut sebagai netral. Namun, hatta menegaskan bahwa politik luar negeri indonesia bukanlah politik netral, karena tidak dihadapkan pada suatu pilihan dalam hubungan negara-negara yang sedang berperang. Sikap indonesia tersebut lebih didasarkan atas pertimbangan untuk memperkukuh dan memperjuangkan perdamaian. Hal ini perlu ditegaskan, karena politik luar negeri indonesia selain tidak memihak pada blok amerika serikat atau blok uni soviet, juga tidaklah dimaksudkan untuk berpartisipasi di blok ketiga yang dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan atas dua blok besar tersebut. Hal ini juga berarti bahwa indonesia tidak memiliki keinginan untuk membentuk blok ketiga dengan membangun kemitraan bersama negara-negara asia dan afrika.

Prinsip bebas aktif telah jelas termuat dalam pembukaan uud 1945 yang memuat bagian-bagian antara lain:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah suatu undang-undang dasar negara republik indonesia…

Kutipan diatas dengan jelas menuntut indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan ikut memajukan perdamaian dunia. Jika hal ini dipahami secara universal, maka bisa dikatakan bahwa indonesia menganut prinsip anti kolonialisme dan anti imperialisme. Prinsip bebas aktif yang dianut indonesia tersebut mengindikasikan keengganan indonesia untuk mengikatkan diri pada salah satu blok. Aspek ini secara universal kemudian dikenal dengan non-alignment policy. Prinsip nin-blok ini kemudian menjiwai politik luar negeri beberapa negara asia dan afrika. Kesadaran itulah yang mendorong terselenggaranya konfeensi asia afrika (KAA) pada 1955 di bandung.

Politik luar negeri suatu negara, yang merupakan perpaduan antara kepentingan nasional, tujuan nasional bangsa, kedudukan atau konfigurasi geopolitik dan sejarah nasionalnya, dipengaruhi oleh faktor domestik (internal) dan faktor internasional (eksternal). Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan suatu upaya untuk mempertemukan kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan nasional dengan perkembangan dan perubahan lingkungan internasional. Roeslan abdoelgani menyatakan bahwa politik luar negeri dari tiap-tiap negara adalah lanjutan dan merupakan refleksi dari politik dalam negeri. Dengan berkiprah di kancah internasional, suatu negara diharapkan dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan dalam negeri, sehingga persoalan dalam negeri dapat terelesaikan. Lebih penting lagi, politik luar negeri diarahkan pada upaya untuk mengaitkan strategi dan kebijakan pembangunan nasional dan langkah-langkah yang ditempuh di tingkat internasional.

Politik luar negeri pada setiap masa tentu saja memiliki tujuan yang berbeda-beda. Semasa kepemimpinan presiden soekano, mohammad hatta merumuskan enam tujuan politik luar negeri indonesia, yaitu:

  1. Untuk mempertahankan kemerdekaan rakyat dan menjaga keamanan negara
  2. Untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok yang berasal dari luar negeri guna meningkatkan standar hidup masyarakat, seperti nasi, obat-obatan dan sebagainya
  3. Untuk memperoleh modal guna membangunn kembali apa yang telah hancur atau rusak, dan modal untuk industrialisasi, konstruksi baru, dan mekanisasi pertanian.
  4. Untuk memperkuat prinsip hukum internasional dan untuk membantu meraih keadilan sosial pada lingkup unternasional, yang sejalan dengan piagam pbb khususnya artikel satu, dua dan lima puluh lima.
  5. Untuk memberikan penekanan khusus pada upaya membangun hubungan baik dengan negara tetangga pada masa lalu juga mengalami penjajahan.
  6. Untuk membangun persaudaraab antar negara melalui realisasi idealita dalam pancasila, sebagai filosofi dasar bangsa indonesia.

Disamping itu, hatta juga menekankan tujuan tersebut bukanlan suatu utopia. Oleh karena, ada beberapa tujuan yang penting untuk saat itu, dan yang lainnya ditujukan untuk masa depan.

Dengan demikian, politik luar negeri indonesia memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan jangka pendek terkait dengan hal-hal yang harus diterjemahkan kedalam praktik saat ini atau dimasa mndatang, misalnya yang terkait dengan kepentingan khusus indonesia atau berhubungan dengan persoalan internasional yang dapat memengaruhi perdamaian dunia. Sementara itu, unutk tujuan jangka panjang harus menekankan pada aturan-aturan yang perlu diperhatikan , misalnya yang memerlukan perubahan semangat dalam pemikiran dan moral internasional.

Berbagai prinsip duatas, dipengaruhi oleh posisi indonesia yang secara geopolitik terletak diantara dua samdera (indonesia dan pasifik) dan dua benua (asia dan australia), menjadikan indonesia istimewa dibandingkan negara lain. Namun, wilayah indonesia yang berada di posisi silang tersebut mengundang berbagai kekuatan sekaligus kelemahan. Pada satu sisi, kekuatan indonesia terletak pada sisi kekuasaan yang kuat dalam hubungan internasional terhadap negara-negara disekitarnya, karena dapat memengaruhi life line mereka. Ditambah dengan potensi sumber daya alam yang besar, baik dalam segi penyediaan pangan, bahan baku, dan energi. Sementara pada sisi yang lain, kepulauan indonesia dengan perairan seluas 5 juta kilomter persegi mengandung kelemahan. Wilayah kepulauan yang sangat luas tersebut secara potensial rentan terhadap kemungkinan adanya ancaman dari pihak luar, terutama yang datang melalui laut. Disamping itu, indonesia dengan wilayah yang sangat luas juga menagndung kelemahan, dalam hal ketidakmerataan penyebaran penduduk dan ketersediaan sumber daya alam, serta terjadinya marginalisasi pulau-pulau luar. Akibatnya, ancaman disintegrasi bangsa kerap membayangi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.

Oleh karena itu, untuk menyatukan persepsi dan membangkitkan kesadaran bersama akan satu bangsa meskipun terdiri dari berbagai pulau, maka perdana menteri djuanda pada tanggal 13 desember 1957 menetapkan indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Ide “negara kepulauan” ini kemudian mendapatkan pengakuan internasional dalam bentuk konvensi hukum laut 1982 (united nation convention on law of the sea.) dengan memasukkan konsep asas Negara kepulauan sebagai konsep dalam hokum internasional. Dalam konvensi hukum laut sebelumnya, yang dikenal hanyalah konsep pulau (island) dan negara pulau (island state), bukan negara kepulauan (archipelagic state). Konsep baru tersebut, menjadi suatu tonggak penting dalam sejarah perjuangan diplomasi indonesia, dalam menjadikan konsepsi wawasan nusantara sebagai perwujudan dari negara kepulauan indonesia.

Konsep negarakepulauan tersebut diatas, menetapkan batas laut wilayah indonesia sejauh 12 mil dari pulau terluar. Ketentuan ini mengakibatkan semua laut dalam diantara pulau-pulau atau ditengah kepulauan indonesia sudah tidak dhitung lagi sebagai laut internasional, tetapi sebagai laut pedalaman, yang termasuk sebagai kawasan laut teritorial dari negara indonesia. Konsepesi politik kewilayahan ini kemudian dikukuhkan dengan UU no. 4/ PRP/ 1960 dan UU no. 17 tahun 1984. persoalan garis batas indonesia, baik laut wilayah, landas kontingen, maupun zona ekonomi eksklusif juga telah dapat diselesaikan pada era soeharto, khususnya ketika mochtar kusumaatmadja menjabat sebagai menteri luar negeri republik indonesia.

Pada saat itu, definisi wawasan nusantara merupakan suatu wawasan bagi pengembangan kekuatan hankam untuk menggantikan konsepsi-konsepsi kekuatan yang sifatnya sektoral. Konsep tersebut yaitu konsepsi kekuatan darat yang dikenal dengan doktrin tri ubaya sakti, konsepsi kekuatan laut dikenal dengan doktrin sasana jaya dan konsepesi kekuatan udara dikenal dengan doktrin swa buana paksa.

Namun dalam perkembangannya, konsepsi tersebut dianggap terbatas dan kurang dapat mengatasi situasi yang sedemikian kompleks, sehingga tidak dapat bertahan lama. Meskipun masih tetap menggunakan konsep wawasan nusantara, namun definisinya diperluas menjadi suatu konsepsi yang lahir dari ideologi dan falsafah pancasila serta berangkat dari kondisi posisi dan potensi wilayah nasional bangsa indonesia untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa. Doktrin dasar wawasan nusantara yang dikukuhkan dalam ketetapan MPR no. IV/ MPR/ 1978 tentang garis-garis besar haluan negara berbunyi:

Wujudkan negara kesatuan republik indonesia sebagai negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut dan angkasa, secara terpadu.

Jika kita kaitkan antara konsep wawasan nusantara dengan politik luar negeri, maka dapat dikatakan wawasan nusantara merupakan salah satu bagian dari konsepsi ketahanan nasional yang memiliki hubungan timbal balik dengan politik luar negeri dan politik luar negeri yang tepat akan memperkuat ketahanan nasional.

Pemerintah orde baru telah menetapkan unsur-unsur kekuatan nasional yang merupakan penjabaran dari ketahanan nasional terkait dengan politik luar negeri, yaitu:

  • Letak geografis negara dan bentuk negara.

Mengenai hal ini telah sedikit disinggung diatas yaitu tentang konsekuensi indonesia yang berada di persimpangan jalan dunia yang memengaruhi jalur penghidupan negara lain dan konsekuensi indonesia yang memiliki ribuan pulau tersebar, terkait dengan ancaman dari luar. Persoalan inilah yang kemudian menjadi kekuatan politis bagi indonesia, ketika mengonsepsikannya dalam wawasan nusantara dan negara kepulauan.

  • Kekayaan alam

Sebagai salah satu negara tropis yang dikenal dengan zamrud khatulistiwa, indonesia kaya akan sumber daya alam, baik berupa flora, fauna, hutan, sumber daya tambang dan sebagainya. Namun, tampaknya kekayaan alam yang melimpah tersebut, belum berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat indonesia. Hal ini diantaranya disebabkan leh kebijakan pemerintah yang lemah dalam mengangkat kemampuan masyarakat untuk mengolah sumber daya alam dan memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup. Fenomena ini diperburuk dengan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada korporasi dan ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

  • Jumlah penduduk

Indonesia termasuk salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, selain tentu saja china, india, dan amerika seikat. Pertumbuhan penduduk yamg meningkat setiap tahunnya, meskipun pada dekade 1980-an indonesia berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, ternyata tidak diiringi dengan kondisi sosial ekonomi yang signifikan, baik dari sisi kesejahteraan, kesehatan, maupun pendidikan. Oleh karena itu, mendayagunakan penduduk indonesia sebagai tenaga kerja yang profesional, akan dapat meningkatkan devisa negara yang pada akhirnya akan menjadi modal besar bagi kekuatan bangsa.

  • Ideologi

Sampai dengan saat ini, pancasila masih dianggap sebagai ideologi pemersatu bangsa, yang kemudian diimplementasikan dalam P4 (pedoman penghayatan pengamalan pancasila) semasa orde baru. Namun, dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat, tidak menutup kemungkinan munculnya berbagai ideologi lain. Ideologi yang berbasis agama dapat ditolerir sepanjang tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang perlu diwaspadai yaitu kemungkinan munculnya ideologi yang dapat mengikis nilai-nilai pancasila dan menggiring bangsa indonesia pada suatu pemahaman yang justru tidak berideologi.

  • Kondisi ekonomi, politik, sosial budaya dan kemanan.

Situasi dan kondisi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan di dalam negeri diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan mampu mencapai target dan sasarannya masing-masing.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada 3 April 2009 in Tak Berkategori

 

Tag:

One response to “prinsip politik luar negeri indonesia

  1. maya

    15 Oktober 2009 at 14:24

    thanx kak infonya….

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: