RSS

sejarah hubungan diplomatik antar negara

21 Mar

sampai dengan tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. pada kongres wina tahun 1815 raja-raja yang ikut dalam konferensi sepakat untuk mengodifikasi hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis.

namun, tidak banyak yang telah dicapai dan mereka hanya menghasilkan satu naskah saja yaitu hirarki diplomat yang kemudian dilengkapi dengan protokol Aix-La-Chapelle pada tanggal 21 november 1818.sebenarnya, kongres wina dari segi substansui praktis tidak menambah apa-apa terhadap praktik yang sudah ada sebelumnya selain menjadikannya sebagai hukum tertulis.

kemudian pada tahun 1927 dalam kerangka liga bangsa-bangsa diupayakanlah kodifikasi yang sesungguhnya. namun, hasil-hasil yang dicapai komisi ahli ditolak oleh dewan liga bangsa-bangsatersebut. alasannya yaitu belum waktunya untuk merumuskan kesepakatan global mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang cukup kompleks. karena itu, memutuskan untuk tidak measukkan maslah tersebut dalam agenda konferensi den haag yang diselenggarakan pada tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional.

disamping itu, di havana pada tahun 1928 konferensi ke-6 organisasi negara-negara amerika (OAS) menerima konvensi dengan nama Convention of Diplomatic Officers. konvensi ini diratifikasi oleh 12 negara amerika, kecuali amerika serikat yang mendatangani saja dan tidak meratifikasi karena menolak ketentuan-ketentuan yang menyetujui pemberian suaka politik. mengingat sifatnya yang regional implementasi konvensi ini tidak menyeluruh.

pada tahun 1947, komisi hukum internasional yang dibentuk oleh majelis umum PBB menetapkan 14 topik pembahasan yang didalamnya juga termasuk topik hubungan diplomatik dan kekebalan-kekebalan. namun pembahasan mengenai hubungan diplomatik tidak mendapat prioritas.

selanjutnya, karena seringnya terjadi insiden diplomatik sebagai akibat perang dingin dan dilanggarnya ketentuan-ketentuan tentang hubungan diplomatik, atas usul delegasi yugoslavia, majelis umum PBB pada tahun 1952 menerima resolusi yang meminta komisi hukum internasional memberikan prioritas untuk melakukan kodifikasi mengenai hubungan dan kekebalan diplomatik.

pada tahun 1954, komisi mulai membahas masalah-masalah hubungan dan kekebalan diplomatik dan sebelum akhir 1959 majelis umum melalui resolusi 1450 memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional untuk membahas maslah-maslah dan kekebalan-kekebalan diplomatik.

konferensi tersebut dengan nama United Nations Conferences on Diplomatic Intercourse and Immunites mengadakan sidangnya di Wina dari tanggal 2 maret sampai 14 april 1961. wina dipilih denga pertimbangan historis karena konvensi pertama mengenai hubungan diplomatik diselenggarakan di kota tersebut tahun 1815. konferensi menghasilkan instrumen-instrumen: vienna convention on diplomatic relation, optional protocol concerning acquisition of nasionality, dan optional protocol concerning the compulsory settlement of disputes. diantara ketiga instrumen tersebut konvensi wina tentang hubungan diplomatik (Convention on Diplomatic Relations), 18 April 1961 merupakan yang terpenting.

konvensi itu diterima oleh 72 negara, tidak ada yang menolak dan satu negara abstain. pada tanggal 1961 wakil dari 75 negara menandatangani konvensi tersebut, yang terdiri dari mukadimah, 53 pasal dan 2 protokol. tiga tahun kemudian tanggal 24 april 1964 konvensi tersebut mulai berlaku. ekarang hampir seluruh negara di sunia telah meratifikasi konvensi tersebut termasuk indonesia yang meratifikasinya dengan undang-undang no.1 tahun 1982 pada tanggal 25 januari 1982. pentingnya prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi wina tersebut digarisbawahi oleh mahkamah internasional dalam kasus United States Diplomatic and Consular staff in Tehran melalui ordinasinya tanggal 15 desember 1979 dan pendapat hukumnya (advisory opinion) tanggal 24 mei 1980. konferensi wina ini sungguh merupakan kode diplomatik yang sebenarnya. walaupun hukum kebiaaan dalam konvensi ini tetap berlaku seperti disebut dalam pendahuluannya tetapi peranannya hanya sebagai tambahan. that the rules of customary internasional law should continue to govern question not expressly regulated by the provisions of the present conventuion. selanjutnya knvensi wina tersebut dilengkapi dengan konvensi mengenai misi-misi khusus (convention on special missions) yang diterima oleh majelis umum pbb pada tanggal 8 desember 1969.

dapatlah dikatakan bahwa himpunan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik ini merupakan hukum hubungan diplomatik sbagai bagian dari hukum internasional yang paling mapan dan sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat antar bangsa.

konvensi wina tentang hubungan diplomatik sekaerang ini telah menjadi konvensi universal karena hampir seluruh negara di dunia telah menjadi pihak pada instrumen yuridik tersebut. banyak kasus dimana peradilan nasional mendasarkan hampir seluruh keputusan-keputusannya atas ketentuan-ketentuan konvensi walaupun salah satu negara yang bertikai belum menjadi pihak. barangkali yang merupakan kekuatan utama konvensi adalah diterimanya prinsip resiprositas yang telah merupakan sanksi efektif dan tetap atas ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan konvensi.

tiap negara sekaligus merupakan negara pengirim dan penerima. bila suatu negara lalai dalam memberikan hak isrtimewa, kekebalan atau perlindunga  terhadap wakil-wakil negara asing, maka negara asing tersebut diperkirakan akan mengambil sikap yang sama. oleh karena itu, merupakan kepentingan suatu negara untuk memberikan perlakuan yang baik terhadap perwakilan-perwakilan diplomatik asing dan anggota-anggotanya agar wakil-wakilnya di negara lain juga mendapat perlakuan yang sama pula. walaupun konvensi ini sudah berumur hampir 40 tahun dan hubungan diplomatik telah menjadi sangat padat dan kompleks, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebit masih tetap merupakan pedoman dan landasan bagi penyelenggaraan hubungan dan kegiatan luar negeri antar negara.

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada 21 Maret 2009 in Tak Berkategori

 

Tag:

3 responses to “sejarah hubungan diplomatik antar negara

  1. prelle

    7 September 2009 at 07:52

    haha artikelnya berguna banget buat gue ngerjain tugas. thanks🙂

     
  2. tasya

    16 Februari 2010 at 01:54

    Ehmm, tau isi pasal ama protokolnya g???
    klo tau posting dunk lagi butuh ni….
    Tgas tpi g dapet2…

     
    • kakniam

      18 Februari 2010 at 16:33

      ada tapi bentuk bahasa inggris..
      gimana???

       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: