RSS

Unsur Konstitutif Negara dalam Hukum Internasional

18 Apr

Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara. Karena yang harus diurus hukum internasional adalah terutama negara, dirasa perlu untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan negara. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai negara marilah diteliti unsur-unsur konstitutif yang diperlukan bagi pembentukan suatu negara. Bagi pembentukan suatu negara yang merupakan subjek penuh hukum internasional diperlukan unsur-unsur konstitutif sebagai berikut: (1) Penduduk yang tetap, (2) Wilayah tertentu, (3) Pemerintah, dan (4) Kedaulatan.

Penduduk yang Tetap

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara.

Dalam unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami wilayah secara tetap dan selalu berkelana (nomad) tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara.

Sebagaimana telah disinggung diatas, yang mengikat seseorang dengan negaranya ialah kewarganegaraan yang ditetapkan oleh masing-masing hukum nasional. Pada umumnya ada tiga cara penetapan kewarganegaraan sesuai hukum nasional yaitu:

  1. Jus Sanguinis, Ini adalah cara penetapan kewarganegaraan melalui keturunan. Menurut cara ini, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua mereka.
  2. Jus soli, Menurut sistem ini kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan bukan kewarganegaraan orang tuanya.
  3. Naturalisasi, Suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga negar asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti setelah mendiami negara tersebut dalam waktu yang cukup lama ataupun melalui perkawinan.

Penentuan kewarganegaraan pada umumnya merupakan wewenang negara yang diatur oleh hukum nasional masing-masing. Akibatnya, cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan tidak selalu sama disemua negara sehingga sering terdapat orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap atau sama sekali kehilangan kewarganegaarn. Perlu ditambahkan bahwa pemberian kewarganegaraan ini bukan terbatas pada individu-individu, tetapi juga kepada  person moral (badan hukum), dan benda-benda bergerak seperti kendaraan dan pesawat.

Walaupun penentuan kewarganegaraan seseorang biasanya merupakan wewenang dari suatu negara, hukum internasional semenjak berakhirnya perang dunia kedua memberikan perhatian khusus kepada individu-individu terutama yang menyangkut perlindungan atas hak-haknya sebagai warga dalam suatu negara. Khususnya mengenai kewarganegaraan, dalam berbagai instrumen nasional sering ditegaskan hak-hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dan larangan mencabut semena-mena kewarganegaraan seseorang.[1]

Selanjutnya, merupakan suatu ketentuan positif bahwa suatu penduduk mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, menjadi merdeka dan menentukan nasib sendiri bentuk dan corak pemerintahan serta sistem perekonomian dan sosial yang diinginkannya. Pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri ini telah membawa perubahan besar terhadap hukum internasional dengan lahirnya Negara-negara baru dalam jumlah yang cukup banyak. Sebagai akibatnya, hubungan antarnegara makin bertambah padat dan kompleks yang sekaligus memperkaya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dibuat oleh Negara-negara tersebut.

Sehubungan dengan itu salah satu tujuan PBB ialah mewujudkan hak penentuan nasib sendiri.[2] Untuk itu, pada tahun 1960 dibentuk Komite Dekolonisasi[3] setelah diterimanya suatu resolusi yang bernama Declaration on the Granting of Independence of Colonial Countries and Peoples (resolusi 1514).[4] Komite Dekolonisasi tersebut telah membantu mengawasi pelaksanaan penentuan nasib sendiri di wilayah-wilayah yang ada dibawah kekuasaan asing dan sampai sekarang ini ikut memerdekakan sekitar 75 negara di Kawasan Afrika, Pasifik, dan Karibia. Penegasan prinsip hak menentukan nasib sendiri ini bukan saja terdapat dalam Piagam PBB, resolusi-resolusi yang diterima oleh Organisasi Dunia tersebut, tetapi juga dalam bentuk instrumen yuridik lainnya.[5] Walaupun hampir seluruh bangsa di dunia telah memperoleh kemerdekaannya sebagai akibat dekolonisasi, masih terdapat sebanyak 17 wilayah kecil yang belum berpemerintah sendiri (non self gonvernig territories) di kawasan Afrika, Karibia, dan Mediterania yang menunggu kemerdekaannya.[6] Dengan merdekanya timor timur setelah keluar dari Indonesia, jumlah wilayah yang belum berpemerintahan sendiri telah berkurang menjadi 16. disamping itu, hukum internasional tidak menentukan berapa harusnya jumlah pendudk sebagai salah satu unsure konstitutif pembentukan suatu Negara. Negara palau diPpasifik Selatan dengan penduduk 20.000 orang. Liechstenstein dengan 33.000 orang, Brunei Darussalam dengan 344.000 orang adalah Negara di mata hukum internasional dengan segala hak dan kewajiban yang sama seperti India dengan pendudk 1.017.544.000 dan Cina dengan 1.285.229.000 orang.[7]

Perlu ditambahkan bahwa hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara terdiri dari beberapa bangsa, tetapi harus mempunyai kewarganegaraan yang sama. Cukup banyak negara yang multinasional seperti Federasi Rusia, Cina atau sejumlah negara di Afrika di mana hidup berdampingan berbagai suku dalam negara yang sama. Setelah meneliti penduduk sebagai unsur konstitutif pertama, marilah selanjutnya dilihat unsur kedua yang merupakan wadah dari suatu negara yaitu wilayah.

Wilayah Tertentu

Sering dikatakan orang, tidak akan ada Negara tanpa penduduk, juga dapat dikatakan tidak ada Negara tanpa wilayah. Oleh karena itu, adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya negara tersebut. Disamping itu, suatu wilayahtidak perlu luas bagi didirikannya suatu negar. Sejak dulu kita mengenal adanya negara-negara mikro dan keberadaannya tidak pernah ditolak oleh masyarakat internasional. Perubahan-perubahan tapal batas, baik yang mengakibatkan berkurang atau bertambahnya wilayah suatu negara tidak akan mengubah identitas negara tersebut. Bertambah luasnya wilayah laut indonesia sebagai akibat penerapan konsepsi wawasan nusantara sama sekali tidak mengubah identitas indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, batas-batas wilayah suatu negara tentunya harus jelas untuk menghindari kemunkinan sengketa dengan negara-negara lain. Bahhkan, kejelasan batas-batas wilayah ini mutlak karena hanya diatas wilayah itulah dapat berlaku wewenang suatu negara.

Sebagaimana disebutkan sebelum ini, hukum internasional tidak menentukan syarat berapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara. Seychelles dengan luas wilayah 278 km persegi, Nauru dengan hanya 21 km persegi, Singapura dengan 218 km persegi, Togo dengan 56.000 km persegi, adalah negara di mata hukum internasional seperti halnya dengan India dengan luas wilayah 3.287.596 km persegi, Cina dengan 9.596.961 km persegi.[8] Demikian juga dengan wilayah suatu negara tidak selalu harus merupakan satu kesatuan dan dapat terdiri dari bagian-bagian yang berada di kawasan yang berbeda. Keadaan ini sering terjadi pada negara-negara yang mempunyai wilayah-wilayah seberang lautan seperti Perancis dengan daerah-daerah seberang lautannya di Pasifik yaitu Kaledonia, Wallis, dan Fortuna serta Polinesia Perancis.

Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan dan udara di atasnya. Konferensi PBB III mengenai Hukum Laut telah mengelompokkan sebagian besar negara di dunia atas 3 kelompok, yaitu kelompok-kelompok negara pantai (the coastal states group), negara-negara yang tidak berpantai (the land-locked states group), dan negara-negara secara geografis tidak menguntungkan (the geographically disadvantaged states group). Ada 152 negara pantai termasuk Indonesia, Philipina, India, Australia, Mesir, Mexico, Kanada, dan negara-negara secara geografis tidak menguntungkan seperti Singapura, Iraq, Kuwait, Belgia, Sudan, Syria dan Swedia serta  42 negara tidak berpantai termasuk Afghanistan, Laos, Austria, Swiss dan Paraguay.[9] Wilayah lautan atas mana suatu negara mempunyai kedaulatan penuh biasanya terdiri dari perairan, lautan pedalaman dan laut wilayah, sedangkan wilayah udara adalah udara yang berada diatas wilayah daratan dan bagian-bagian laut tersebut. Setelah meneliti penduduk dan wilayah sebagai unsur-unsur konstitutif utama bagi pembentukan suatu negara, marilah diteliti pula unsur yang ketiga, yaitu pemerintah.

Pemerintahan

Sebagai suatu person yuridik, Negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Sebagai tituler dari kekuasaan, negara hanya dapat melaksanakan kekuasaan tersebut melalui organ-organ yang tediri dari individu-individu.

Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dianggap sebagai suatu negara dalam arti kata sebenarnya. Ketentuan ini dengan jelas ditegaskan Mahkamah Internasional dalam kasus Sahara Barat.[10] Mahkamah dalam pendapat hukumnya (advisory opinion) pada tahun 1975 menyatakan bahwa berbagai bentuk hubungan yang ada antara suku-suku dan emirat-emirat Sahara di abad ke-19 merupakan bukti bahwa Sahara Barat bukan merupakan terra nulius (wilayah tidak bertuan). Namun Mahkamah juga menyatakan bahwa pada waktu itu belum ada kesepakatan semacam organ atau entitas yuridik yang erbeda dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Oleh karena itu menurut Mahkamah di Sahara Barat yang waktu itu belum ada struktur pemerintahan dan karena itu belum ada negara. Keberadaan suatu pemerintahan bagi hukum internasional merupakan suatu keharusan. Namun, hukum internasional tidak mencampuri bagaimana seharusnya pembentukan suatu pemerintah karena itu adalah wewenang hukum nasional masing-masing negara. Yang penting bagi hukum nasional adalah adanya suatu pemerintah karena itu adalah wewenang hukum nasional masing-masing negara. Yang penting bagi hukum internasional ialah adanya suatu pemerintah dalam suatu negara yang bertindak atas nama negara tersebut dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Yang dimaksud dengan pemerintah, biasanya badan eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan–kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat ini yang diinginkan oleh hukum internasional ialah bahwa pemerintahan tersebut mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya. Yang dimaksud dengan efektif ialah pemerintahan tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan tata tertib di dalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen luar negeri.

Hukum internasional menghendaki adanya suatu pemerintahan yang stabil dan efektif untuk memudahkan hubungannya dengan negara yang bersangkutan. Hukum internasional akan mengalami kesulitan bila dalam suatu negara terjadi perang saudara atau terdapat pemerintahan tandingan yang menyebabkan timbulnya masalah rumit antara lain mengenai pengakuan. Betapa rumitnya sikap yang harus diambil dalam menghadapi negara-negara yang dilanda perang saudara seperti yang pernah terjadi di Libanon, Chad,  Kamboja, Republik-republik eks Yugoslavia, Somalia dan Afghanistan.

Di samping itu perlu dicatat bahwa suatu negara tidak langsung berakhir sekiranya tidak mempunyai pemerintah yang efektif karena perang saudara atau diduduki oleh kekuatan asing. Somalia yang tidak lagi mempunyai pemerintahan semnejak digulingkannya presiden  Mohammad Siad Barre oleh Jenderal Farah Aideed pada tahun 1991 masih tetap berstatus sebagai negara dan tetap anggota PBB dan organisasi-organisasi regional seperti Liga Arab dan OPA. Untuk membantu tercapainya penghentian permusuhan antara faksi-faksi dan mengupayakan penyelesaian konflik dan pembentukan pemerintahan transisi, PBB membentuk the United Nations Operation in Somalia (UNOSOM I dan II) dan melaksanakan tugasnya sampai bulan Maret 1995 tanpa mencapai sasaran seperti yang diharapkan.

Demikian juga halnya dengan Kamboja sewaktu dipimpin oleh Supreme National Council (SNC) yang dibentuk sesuai Perjanjian Paris 1991. SNC adalah suatu pimpinan yang bersifat interim yang menjelmakan kedaulatan nasional Kamboja selama periode transisi sampai pada pemilu yang diselenggarakan oleh United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) bulan Mei 1993 dan yang selanjutnya diikuti dengan pembuatan konstitusi oleh Dewan Konstituante dan pembentukan pemerintaha baru.

Di samping itu Kuwait yang diduduki Irak bulan Agustus 1990, unsur statusnya sebagai negara tidak berubah walaupun tidak lagi mempunyai pemerintahan dan walalupun diduduki oleh kekuatan asing. Contoh diatas menunjukkan bahwa tidak adanya unsur pemerintahan dalam suatu negara tidak berarti bahwa negara tersebut sudah lenyap dari permukaan bumi.

Dalam keadaan normal hukum internasional tentunya mengharapkan adanya suatu pemerintahan yang stabil, efektif dan dipatuhi oleh penduduk seluruh wilayah negara.

Kedaulatan[11]

Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1993 mengenai Hak-hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara adalah capacity to enter ino relations with other states. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan Negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah. Bagi Konvensi tersebut ketiga unsur itu belum cukup untuk menjadikan suatu entitas sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan unsur tambahan yang tidak kurang pentingnya yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Namun sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas tersebut sudah agak ketinggalan dan diganti dengan kedaulatan sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.

Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan  sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama[12] yaitu: ekstern, inern, dan teritorial.

  1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.
  2. Aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan benuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak-hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
  3. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat diwilayah tersebut.

Disamping itu kedaulatan juga mempunyai pengertian negatif dan positif:[13]

Pengertian Negatif

  1. Kedaulatan dapat berarti bahwa Negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan  hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi,
  2. Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.

Pengertian Positif

  1. Kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertingi atas warganegaranya. Ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu  negara,
  2. Kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.

Selanjutnya, kedaulatan juga mempunyai arti yang sama dengan kemerdekaan.[14] Bila suatu negara disebut berdaulat, itu juga berarti merdeka dan sebaliknya.[15] Bagi suatu negara yang baru lahir dan yang mengadakan hubungan luar negeri, sering disebut negara merdeka atau negara berdaulat saja. Kata merdeka lebih diartikan bahwa suatu negara tidak lagi berada dibawah kekuasaan asing dan bebas untuk menentukan kebijaksanaan dalam dan luar negerinya dan kata kedaulatan lebih mengutamakan kekuasaan eksklusif yang dimiliki negara tersebut dalam melaksanakan kebijaksanaanya. Namun, sebagai atribut negara, kedua kata tersebut mempunyai arti yang hampir sama dan yang satu dapat menguatkan yang lain.

Itulah unsur-unsur konstitutif yang diperlukan bagi pembentukan suatu negara dan gabungan unsur-unsur tersebut telah menjadikan negara sebagai pemegang penuh hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Namun perlu dicatat bahwa dengan berkembangnya organisasi-organisasi internasional apalagi yang bersifat supranasional, kedaulatan tidak lagi dapat diartikan secara absolut. Keanggotaan suatu negara pada berbagai organisasi internasional banyak sedikitnya telah membatasi kedaulatan negara tersebut.

Selanjutnya, negara mendasarkan pergaulannya satu sama lain atas prinsip sovereign equality sebagai dasar kerjasama antar bangsa.[16] Negara-negara juga dilarang menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain[17] dan menyelesaikan sengketa secara damai.[18] Ketentuan-ketentuan hukum positif sudah banyak untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar negara dan yang dapat mengurangi ketegangan, memperkokoh keamanan dan perdamaian dunia.


[1] Paul Sieghart, The International Law of Human Rights, Oxford University Press, New York, 1983, p. 259.

  1. Pasal 15 (1), (2) Universal Declaration of Huma Rights, 1948.
  2. Pasal XIX, American Declarationof Human Rights and Duties of Ma, 1948
  3. Pasal 24 (3) International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
  4. Pasal 20 (1), (2), (3) American Convention on Human Rights, 1969.

[2] Pasal 1 ayat 2, Piagam PBB 1945.

[3] Juga dinamakan Komite 24 dan Indonesia adalah salah satu anggotanya.

[4] Indonesia adalah salah satu co-sponsor rancangan resolusi tersebut yang dinamakan 43 power draft resolution

[5] Paul Sieghart, op. cit, hal. 368-369

  1. Pasal 1 (1), (3) International Convenant on Civil and Political Rights, 1966.
  2. Pasal 1 (1), (3) International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966.
  3. Pasal 19, 20 (1), (2), (3) African Charter on Human and Peoples Rights, 1981.

[6] Basic facts about the United Nations, Department of Public Information, UN, New York 2004, p. 287

[7] Basic facts, op.cit., p. 297-302

[8] L’etat du monde 1996, op.cit.

[9] United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, a Commentary, Vol. 1., Martinus, Nijhoff Publishers, p. 70-73

[10] Edouard, Moha, Le Sahara Occidental, ditions Jean Picollec, 1990, p.67

[11] Saran Bacaan:

  1. M.S. Korowicz, Some Present Aspects of Souvereignty in International Law, R.C.S.D.I., 1961, Vol. 102, p 5-102.
  2. I. Delupis, International Law and the Independent State, Grower Press, 1974, p.252.
  3. P. Guggenheim, La Souverainete dans I’historie du droit des gens, Mels. Rolin, 1964, p. 134-146
  4. B. Leygue, L’origine di Principe de L’egalite Souverain des Etatas et son Evolution, These Paris, 1972, p.305.
  5. F. Demichel, Le Role de la Souverainete dans les Relations Internationales Conte poraines, Melanges Burdeau, 1978, p.1053-1071.
  6. M. Virally, Une pierre d’angle qui resiste au temps: avatars et perennite de I’idee de Souverainete, in IUHEI, 1979.
  7. J. Verhoeven, I’etat et I’ordre juridique international, R.G.D.I.P, 1978, p. 749-774.
  8. J. Combacau, Pas une puissance, une liberte: La Souvereinete internationale de I’Etat Pouvoirs, 1993, No. 67, p. 47-58.
  9. R.P. Anand, Soverign Equility of States in International Law, R.C.A.D.I, 1986 II, Vol.197, p.9-228.
  10. I. Bernier, International Legal Aspect of Federalism, longmans, london, 1973, XII, p.308.

[12] Nikambo Mugerwa, Subjects of International Law, Edited by Max Sorensen, Mac Millan, New york, 1968, p.253.

[13] Jean Charpentier, institutions Internationales, 13 Edition, 1997, Momentos Dallozz, Paris, p. 25-26.

[14] Ian Brownile, Principles of Public International Law, Fourth Edition, 1990, university Press, p.78

[15] N.A. Maryan Green, op.cit,. p.25

[16] Piagam PBB, op.cit., Pasal 2 ayat 1

[17] Piagam PBB, op.cit., Pasal 2 ayat 4

[18] Piagam PBB, op.cit., Pasal 2 ayat 3

 
7 Komentar

Ditulis oleh pada 18 April 2011 in Hukum Internasional

 

7 responses to “Unsur Konstitutif Negara dalam Hukum Internasional

  1. ilham

    12 Desember 2011 at 13:34

    kayanya, yang anda berikan belum lengkap.

    tapi….,
    terimakasih atas informasinya.

     

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: