RSS

Pengakuan de Facto dan de Jure

18 Apr

Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan kepada suatu pemerintahan yang belum lagi sah secara konstitusional. Pemerintah yang lahir melalui suatu revolusi misalnya masih dianggao sebagai pemerintah de facto walaupun kekuasaan pemerintah tersebut sudah efektif di seluruh wilayah nasional. Pemerintah yang diakui secara de jure adalah pemerintah yang telah memenuhi tiga ciri sebagai berikut:

-          Efektifitas         : Kekuasaan yang diakui di seluruh wilayah negara;

-          Regularitas      : Berasal dari pemilihan umum atau telah disahkan oleh konstitusi;

-          Eksklusivitas   : Hanya pemerintah itu sendiri yang mempunyai kekuasaan dan tak ada

pemerintah tandingan.

Dalam praktiknya, sering negara-negara mengakui de facto terlebih dahulu, kemudian baru menyusul pengakuan de jure. Inggris, Italia dan Swiss misalnya mengakui Uni Soviet secara de facto dulu, dengan membuka hubungan dagang, baru kemudian diikuti dengan pengakuan de jure.pada umumnya Indonesia juga diakui secara de facto dulu oleh sejumlah negara waktu revolusi fisik 1945-1949 dan abru sesudah pemulihan kedaulatan diberi pengakuan de jure. Amerika Serikat pada tahun 1946 mengakui Indonesia secara de facto terlebih dahulu baru kemudian de jure. Mengenai pengakuan ini, Mesir mempunyai tempat tersendiri sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 23 Maret 1946 dan kemudian secara de jure tanggal 18 November pada tahun yang sama bersama Syria, Lebanon, Saudi Arabia, Yordania dan Yaman dalam kerangka Liga Arab.[1]

Sebagai kesimpulan dari pengakuan negara dan pemerintahan ini dapatlah dinyatakan bahwa pengakuan terhadap suatu negara juga berarti pengakuan terhadap pemerintahan negara tersebut, karena pemerintah itu merupakan satu-satunya organ yang mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama negara. Pengakuan negara sekali diberikan akan tetap ada walaupun bentuk negara mengalami perubahan dan meskipun pemerintahannya sering berganti. Revolusi-revolusi adalah persoalan imtern suatu negara dan hukum internasional hanya ikut campur apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional atau pelanggaran dari hak-hak yang telah diperoleh negara ketiga. Itu adalah prinsip kontinuitas suatu negara.


[1] Anthony R. Mauna, Skripisi, Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia-Mesir tahun 1947. Latar Belakang dan Prospek, Universitas Nasional, FISIP, 1997, p.95.

About these ads
 
4 Komentar

Ditulis oleh pada 18 April 2011 in Tak Berkategori

 

4 responses to “Pengakuan de Facto dan de Jure

  1. icHa adjah

    21 Agustus 2011 at 12:24

    Terima kasih atas informasi yg telah diberikan ^^/

     
  2. Reski Rumonda StefanaticFans

    11 September 2011 at 05:16

    5 negara yang pertama mengakui de facto & de jure indonesia ,negara apha kak? pda tanggal ,blan thun brpa saja itu terjadi??????

     
  3. dfg

    24 Oktober 2011 at 10:52

    WTH

     
  4. Arry Muhammad Ihsan

    4 Desember 2011 at 13:19

    Terima Kasih Informasinya ^_^

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: